DCNews, Kendari – Kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi III DPR RI ke Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, mulai dari meningkatnya residivisme, lambannya penanganan korupsi, hingga peredaran narkotika di wilayah rawan.
Dalam pertemuan dengan jajaran aparat penegak hukum di Kendari, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyoroti berbagai persoalan krusial yang masih mengemuka di lapangan. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah meningkatnya kasus residivisme lintas wilayah.
“Oleh karena itu, pentingnya implementasi KUHAP baru yang mampu menjamin tegaknya keadilan,” ucap politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data kepolisian, sepanjang Januari 2026 Tim Buser77 Polresta Kendari telah menangkap sejumlah pelaku residivis kasus pencurian. Bahkan pada awal April, empat pelaku diketahui melakukan aksi di 10 tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.
“Bagaimana kepolisian memetakan mobilitas residivis agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas sanksi kerja sosial yang diatur dalam KUHAP baru. Menurut dia, perlu kajian mendalam terkait potensi hukuman tersebut dalam menekan angka pengulangan kejahatan.
“Kami membutuhkan analisis dari kepolisian, apakah sanksi kerja sosial ini justru berpotensi membuat pelaku mengulangi perbuatannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Habib Aboe Bakar turut menyinggung lambannya penanganan sejumlah kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, ia mempertanyakan kendala dalam proses hukum beberapa proyek strategis.
Kasus yang disoroti antara lain proyek Pelabuhan ANTAM senilai Rp420,1 miliar dan pembangunan Belt Conveyor senilai Rp178,4 miliar, serta dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin oleh PT Mandala Jayakarta.
Menurut Habib Aboe, lambannya penanganan perkara tersebut telah memicu aksi demonstrasi dari kelompok masyarakat sipil di daerah.
“Apa kendalanya, apakah di proses pelimpahan berkas, pembuktian, atau ada hambatan lain dalam hukum acara,” kata dia.
Persoalan narkotika juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Habib Aboe meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah konkret terhadap wilayah yang telah dikategorikan sebagai zona merah, seperti Kampung Salo dan Gunung Jati di Kendari.
Ia mengutip laporan mengenai tingginya tingkat kerawanan di wilayah tersebut, termasuk adanya perlawanan terhadap aparat saat melakukan penindakan. “Ini tidak bisa dianggap biasa. Harus ada langkah serius dan terukur,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, mendorong pendekatan berbasis komunitas dalam penanganan narkoba, serta menekankan pentingnya pembedaan perlakuan hukum antara pengguna dan pengedar.
“Penanganan harus berkeadilan, pengguna dan pengedar tidak bisa disamakan,” kata Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I itu lagi.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat koordinasi dan sinergi antarpenegak hukum dalam mengimplementasikan KUHAP baru secara efektif di daerah.
“Sinergi menjadi kunci agar hukum benar-benar hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Habib Aboe. ***
