DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara dan kompleksitas pengawasan wilayah perbatasan, anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani mendesak pemerintah segera memperkuat dukungan bagi petugas keimigrasian, mulai dari tunjangan hingga sarana operasional. Ia menilai, tanpa intervensi serius, pengawasan di garis depan kedaulatan negara berisiko melemah.
Dorongan tersebut disampaikan Sibarani usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam keterangannya, Senin (13/4/2026), ia menekankan bahwa penguatan pengawasan keimigrasian bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian krusial dalam menjaga kedaulatan dan kepastian hukum negara.
“Dukungan sarana-prasarana dan tunjangan bagi petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” kata Sibarani.
Ia menggarisbawahi ketimpangan antara meningkatnya arus lalu lintas orang dengan kapasitas pengawasan di lapangan. Menurutnya, lonjakan mobilitas belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya dan infrastruktur yang memadai.
Kondisi ini semakin kompleks mengingat panjangnya garis perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai lebih dari 1.000 kilometer. Medan geografis yang berat, mulai dari jalan berbatu, jalur berlumpur, kawasan hutan hingga sungai, membuat tugas pengawasan menjadi berlapis risiko.
“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sedangkan akses masih terbatas,” ujarnya.
Selain tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi di sejumlah titik perbatasan turut menghambat efektivitas pengawasan. Minimnya fasilitas dinilai berdampak langsung pada kinerja petugas di lapangan.
“Tanpa dukungan memadai, beban kerja petugas tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” tambah Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.
Sibarani mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan secara menyeluruh, mencakup peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja dan perlindungan terhadap risiko kerja.
Ia menegaskan, kehadiran negara sangat dibutuhkan bagi petugas imigrasi yang berada di garis depan penjagaan wilayah. Tanpa dukungan yang layak, kata dia, upaya menjaga perbatasan negara akan menghadapi tantangan yang semakin besar. ***
