DCNews, Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, memperingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak serius eskalasi konflik di kawasan Teluk yang berpotensi mengguncang ekonomi global dan ketahanan fiskal Indonesia. Dalam skenario terburuk, harga minyak mentah dunia bisa melonjak hingga USD 200 per barel—level yang dinilai akan memberi tekanan berat pada APBN dan sistem subsidi energi nasional.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, Mahfuz menekankan bahwa potensi gangguan jalur distribusi energi strategis dunia menjadi faktor utama yang dapat memicu lonjakan harga minyak. Ia menyebut wilayah seperti Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb, hingga Laut Merah sebagai titik krusial yang jika terganggu, akan berdampak luas terhadap pasokan energi global.
“Apakah BBM kita bisa bertahan dengan sistem subsidi jika dalam dua hingga tiga bulan ke depan perang semakin meluas? Bagaimana dampaknya terhadap APBN?” ujar Mahfuz kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Menurut dia, dampak konflik tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga akan merembet ke sektor pangan dan pertanian akibat terganggunya distribusi global. Kondisi tersebut berpotensi memicu krisis pangan hingga bencana kelaparan berskala internasional.
“Dunia tidak hanya menghadapi krisis energi, tetapi juga ancaman depresi ekonomi yang sangat kuat,” kata Mahfuz.
Ia juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal Indonesia dalam menghadapi krisis global. Dengan struktur APBN yang masih bergantung pada utang—sekitar sepertiga pembiayaan—pemerintah dinilai tidak memiliki fleksibilitas cukup untuk merespons lonjakan beban subsidi energi dalam jangka panjang.
“Kenaikan harga BBM saat ini saja sudah menguras cadangan devisa. Jika perang berlangsung hingga enam bulan ke depan, APBN kita berpotensi tidak mampu menanggung beban tersebut,” ujarnya.
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran—yang disebut telah memasuki pekan kelima—dinilai sulit diprediksi kapan akan berakhir. Dalam konteks ini, Mahfuz mendesak pemerintah untuk menyampaikan kondisi secara transparan kepada publik.
“Penjelasan yang jujur dan terbuka penting, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar masyarakat siap menghadapi risiko bersama,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa komunikasi yang jelas, potensi gejolak sosial dapat meningkat seiring tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Jika masyarakat tidak siap, bisa muncul kemarahan, frustrasi, hingga kerusuhan sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, Mahfuz mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat maupun daerah serta legislatif—untuk mulai membahas skenario terburuk sebagai langkah mitigasi dini. Ia menilai masyarakat Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis, asalkan diberikan informasi yang memadai.
Di sisi lain, Mahfuz juga menyoroti dinamika politik di Amerika Serikat, termasuk tekanan domestik terhadap Presiden Donald Trump dalam upaya mengakhiri konflik. Menurutnya, Washington telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengakhiri perang bersama Israel.
Empat skenario tersebut meliputi klaim kemenangan sepihak, gencatan senjata bersyarat melalui mediasi pihak ketiga, eskalasi serangan militer secara masif, hingga kemungkinan perang berkepanjangan yang melibatkan opsi penggunaan senjata nuklir.
Mahfuz menilai skenario terakhir akan sangat bergantung pada persetujuan Kongres AS, termasuk terkait tambahan anggaran perang yang disebut bisa mencapai USD 200 miliar. Dengan asumsi biaya perang USD 1 miliar per hari, konflik berpotensi berlangsung lebih dari enam bulan, bahkan bertahun-tahun.
“Indonesia, seperti negara lain, tentu menginginkan perdamaian dunia. Namun di saat yang sama, kita harus mulai menata kembali posisi strategis di tengah perubahan tatanan global,” kata Mahfuz. ***
