DCNews, Jakarta — Rencana pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran negara di tengah tekanan ekonomi global memunculkan kekhawatiran baru di parlemen: apakah sektor pendidikan, yang dijamin konstitusi sebagai prioritas nasional, akan terdampak oleh pengetatan fiskal.
Di saat pemerintah berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memperingatkan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan investasi jangka panjang dalam pendidikan.
“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” ujar Lalu dalam keterangannya pada Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di tingkat global. Ia menegaskan bahwa mandat UUD 1945 telah menggariskan pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang memadai, sehingga setiap kebijakan penghematan harus mempertimbangkan aspek tersebut secara serius.
Lalu menyarankan agar pemerintah mengarahkan efisiensi pada pos belanja yang tidak esensial, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program yang tumpang tindih dan kurang efektif. Langkah ini, kata dia, dapat menjaga stabilitas fiskal tanpa mengganggu sektor prioritas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan luas terhadap anggaran pendidikan berpotensi menimbulkan dampak berlapis. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dapat menekan program bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara dalam jangka panjang, risiko yang muncul mencakup penurunan kualitas pembelajaran, meningkatnya kesenjangan akses pendidikan, dan melemahnya daya saing nasional.
“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” kata Lalu.
Komisi X DPR, lanjutnya, mendorong pemerintah untuk menerapkan efisiensi berbasis peningkatan efektivitas belanja dan pengurangan pemborosan birokrasi. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dinilai krusial agar tekanan terhadap belanja prioritas, termasuk pendidikan, dapat diminimalkan.
Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, perdebatan ini mencerminkan dilema klasik kebijakan fiskal: menyeimbangkan disiplin anggaran dengan kebutuhan investasi jangka panjang. Bagi parlemen, jawabannya jelas—penghematan boleh dilakukan, tetapi bukan dengan mengorbankan masa depan generasi bangsa. ***
