DCNews, Jakarta – Arus pendatang baru ke Jakarta kembali meningkat setelah momentum Lebaran 2026. Fenomena tahunan ini menegaskan posisi ibu kota sebagai magnet ekonomi nasional, sekaligus memunculkan kekhawatiran atas meningkatnya beban daya tampung kota.
Dalam suasana pasca-Lebaran yang identik dengan mobilitas tinggi masyarakat, gelombang urbanisasi kembali terlihat di berbagai pintu masuk Jakarta. Banyak warga dari daerah datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, meski tantangan di ibu kota tidak ringan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi dalam ketetangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026) menilai, fenomena ini perlu disikapi secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Namun, ia mengingatkan bahwa Jakarta bukan hanya menawarkan peluang, tetapi juga persaingan hidup yang ketat.
“Jakarta memang masih menjadi primadona, tetapi kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan,” ujar Nabilah.
Menurut dia, urbanisasi tanpa persiapan justru berpotensi menambah persoalan sosial baru. Risiko yang muncul antara lain meningkatnya angka pengangguran, tekanan terhadap sektor informal, hingga bertambahnya kawasan permukiman tidak layak huni.
Nabilah juga mengingatkan agar para pendatang tidak datang tanpa bekal keterampilan, kepastian pekerjaan, maupun kemampuan ekonomi yang memadai. Tanpa kesiapan tersebut, peluang untuk bertahan di Jakarta dinilai semakin kecil.
Di sisi lain, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan administrasi kependudukan. Selain itu, edukasi kepada calon pendatang mengenai kondisi riil pasar kerja serta tingginya biaya hidup di ibu kota dinilai perlu ditingkatkan.
“Kota ini terbuka bagi siapa pun, tetapi harus ada kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan memastikan Jakarta tetap layak huni bagi seluruh warganya,” kata dia. ***
