DCNews, Jakarta — Tingginya harga buku di Indonesia kembali menuai kritik dari kalangan parlemen. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai mahalnya harga buku telah membuat akses terhadap bahan bacaan semakin sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi nasional, persoalan harga buku dinilai masih menjadi hambatan mendasar. Bagi sebagian keluarga, buku yang seharusnya menjadi sarana utama pembelajaran justru berubah menjadi barang mahal yang tidak mudah diakses.
Fikri mengatakan keluhan masyarakat terkait harga buku yang tinggi menunjukkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan buku yang bermutu, terjangkau, dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebenarnya buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun jika di tingkat masyarakat masih dikeluhkan mahal, berarti belum sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan,” kata Fikri dalam keterangan resminya saat Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Tegal, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem produksi hingga distribusi buku agar tujuan undang-undang tersebut dapat terwujud. Menurutnya, buku berkualitas dengan harga terjangkau seharusnya dapat diakses secara merata dari Aceh hingga Papua.
Fikri juga mengingatkan bahwa mahalnya buku berpotensi menekan tingkat literasi masyarakat. Ketika buku sulit dijangkau, minat baca masyarakat berisiko menurun dan berdampak pada kualitas pendidikan jangka panjang.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan pendidikan yang dinilai belum memiliki arah jelas dalam menghadapi era digitalisasi. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan sikap tegas seperti sejumlah negara lain dalam mengatur penggunaan teknologi dan media sosial di lingkungan pendidikan.
“Kita memang berbicara soal era digitalisasi, tetapi kebijakannya masih belum jelas. Negara seperti Australia sudah tegas melarang penggunaan media sosial di sekolah. Kita belum memiliki sikap yang jelas soal itu,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu menambahkan bahwa buku fisik masih menjadi sarana utama pembelajaran yang efektif, terutama bagi anak-anak.
Ia juga menyinggung kekhawatiran para orang tua dan pengamat pendidikan terkait penggunaan gawai secara berlebihan oleh anak-anak. Ketergantungan pada media sosial dan perangkat digital dinilai dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan psikologis siswa.
“Jika solusi pendidikan yang ditawarkan adalah pembelajaran mendalam, maka sarana utamanya adalah buku. Kalau masih mahal, pemerintah harus memberi subsidi. Jika distribusinya belum merata, maka harus dipastikan sampai ke seluruh wilayah, termasuk Papua,” kata Fikri.
Menurutnya, salah satu faktor yang membuat harga buku tetap tinggi di daerah adalah biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang. Dalam sejumlah kasus, ongkos pengiriman buku ke wilayah luar Jawa bahkan lebih mahal daripada harga bukunya sendiri.
Fikri menilai kondisi tersebut sebagai ironi dalam sistem pendidikan nasional dan meminta pemerintah melakukan intervensi kebijakan, termasuk melalui dukungan fiskal, agar distribusi buku menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. ***
