DCNews, Jakarta – Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam kerja sama internasional kembali mengemuka. Isu desakan agar Indonesia keluar dari
Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza, memantik respons dari parlemen, yang menilai keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan bahwa wacana keluarnya Indonesia dari BOP merupakan kewenangan penuh pemerintah, khususnya Presiden sebagai pemegang otoritas kebijakan luar negeri.
Dalam keterangannya, Nurul menyatakan bahwa keputusan strategis terkait keanggotaan Indonesia dalam BOP tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan menyeluruh yang mencakup aspek diplomasi, keamanan, serta kepentingan nasional jangka panjang.
“Terkait desakan untuk keluar dari BOP, sebaiknya serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Presiden pastinya memiliki alasan yang kuat bergabung ke BOP,” ujar Nurul, Rabu (4/3/2026).
Menurut dia, kebijakan luar negeri Indonesia selama ini dibangun di atas prinsip bebas aktif—tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas global. Karena itu, setiap langkah pemerintah dalam forum internasional diyakini telah melalui kalkulasi strategis yang komprehensif.
Nurul menambahkan, alih-alih memperuncing polemik, perhatian publik seharusnya diarahkan pada peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia di tengah eskalasi ketegangan geopolitik.
“Intinya Indonesia mengedepankan upaya perdamaian dan tidak menghendaki peperangan,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian parlemen dalam merespons tekanan politik terkait posisi Indonesia di berbagai forum internasional. Di tengah lanskap global yang semakin terfragmentasi, keputusan untuk bertahan atau keluar dari suatu kemitraan strategis bukan sekadar manuver politik, melainkan bagian dari perhitungan besar mengenai arah diplomasi Indonesia ke depan. ***
