DCNews, Jakarta — Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar kebijakan populis, melainkan intervensi sosial fundamental yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Perdebatan soal efisiensi anggaran, menurut para pakar, tidak seharusnya mengaburkan tujuan utama program ini: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan fondasi gizi yang kuat.
Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah, Fakhrido Susilo, menilai MBG menjadi bentuk kehadiran negara yang krusial saat tekanan ekonomi global membuat kelompok rentan semakin berisiko terpinggirkan dari akses pangan bergizi. Ia mengakui kebijakan ini menuai pro dan kontra—dipandang sebagai tanggung jawab negara oleh satu pihak, namun dinilai pemborosan anggaran oleh pihak lain di tengah situasi fiskal yang ketat.
Namun, Fakhrido menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi bukan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab sosial negara. Ia mencontohkan negara-negara dengan tantangan ekonomi serupa seperti India, Brasil, hingga Amerika Serikat yang tetap mempertahankan program makan siang sekolah (midday meal) sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia.
“Dinamika ekonomi global dirasakan semua negara. Tapi mereka tidak menghentikan program perlindungan gizinya. Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa dipakai pemerintah untuk memitigasi tekanan ekonomi tanpa harus mengorbankan MBG,” kata Fakhrido dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Ia juga menyoroti realitas sosial masyarakat Indonesia, di mana banyak orang tua harus bekerja sejak pagi hingga malam—bahkan menjalani lebih dari satu profesi—yang kerap membuat perhatian terhadap kualitas gizi anak terabaikan.
“MBG justru meringankan beban orang tua. Anak tetap mendapat asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja keluarga,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik President University tersebut.
Lebih jauh, Fakhrido menekankan bahwa gizi bukan sekadar soal rasa kenyang, melainkan fondasi kemampuan kognitif. Menurut dia, intervensi di jenjang pendidikan tinggi tidak akan efektif jika fondasi gizi anak sejak usia dini rapuh.
Tanpa perbaikan gizi, skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia akan sulit bersaing secara global, dan visi besar Indonesia Emas 2045 berisiko berhenti sebagai jargon pembangunan.
Meski demikian, Fakhrido mendorong pemerintah untuk memperbaiki aspek tata kelola dan efisiensi anggaran MBG. Ia menilai studi komparatif dan evaluasi berbasis data masih sangat minim.
Pemerintah, kata dia, perlu menggandeng lembaga riset independen untuk melakukan impact evaluation: apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, berdampak pada kecerdasan anak, serta mampu menggerakkan UMKM dan koperasi lokal. Studi perbandingan dengan negara-negara yang memiliki program serupa namun lebih efisien—seperti India dan Brasil—juga dinilai mendesak.
“Selama ini studinya sangat kurang. Tanpa data yang kuat, kebijakan ini akan terus dihantui kontroversi,” ujarnya. Meski begitu, ia menegaskan MBG tetap merupakan investasi jangka panjang yang layak dikawal bersama.
Pandangan serupa disampaikan pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M.Kes, yang menilai MBG sebagai solusi konkret untuk menjembatani semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi.
“Jika dimaksimalkan, program ini bukan hanya melindungi kesehatan anak, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian melalui pengolahan pangan lokal,” kata Rita.
Menurut dia, kunci keberhasilan MBG terletak pada diversifikasi menu. Program ini seharusnya tidak terjebak pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe semata, melainkan memanfaatkan kekayaan pangan lokal yang beragam.
Pemanfaatan bahan pangan lokal, lanjut Rita, bukan hanya meningkatkan variasi gizi anak, tetapi juga menjaga ketahanan pangan keluarga, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi strategi efisiensi anggaran yang selama ini dipersoalkan publik.
“Kalau fokus pada pangan lokal, ragam pangan anak meningkat, pendapatan masyarakat ikut naik, dan efek ekonominya nyata,” ujarnya. ***
