DCNews, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengintensifkan penyelidikan terhadap dugaan praktik manipulasi pasar atau goreng saham di tengah guncangan hebat pasar modal yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok tajam dalam dua hari perdagangan terakhir. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan kepercayaan investor dan menjaga integritas pasar keuangan nasional.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi prioritas utama regulator. OJK, kata dia, tidak hanya menyasar pelaku utama manipulasi pasar, tetapi juga pihak-pihak yang memengaruhi perilaku investor melalui kanal digital.
“Kami akan segera melakukan penyelidikan dan penanganan hukum yang memberikan efek jera, termasuk memperkuat pengawasan market conduct hingga ke peran para influencer pasar modal,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pimpinan Danantara.
Pemerintah menilai praktik manipulatif di pasar saham bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan. Airlangga Hartarto menegaskan negara tidak akan memberi toleransi terhadap aksi goreng-menggoreng saham yang merugikan investor dan mencederai kredibilitas pasar modal Indonesia.
“Manipulasi pasar tidak hanya memengaruhi harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional serta menghambat arus investasi asing langsung yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah akan mendorong penegakan aturan secara konsisten. BEI bersama aparat penegak hukum disebut siap mengambil tindakan tegas terhadap pihak mana pun yang melanggar peraturan bursa, Peraturan OJK (POJK), maupun Undang-Undang Jasa Keuangan.
“Pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Airlangga.
Langkah keras regulator dan pemerintah ini muncul setelah IHSG mengalami kejatuhan hingga sekitar 8 persen pada perdagangan Rabu dan Kamis lalu. Tekanan pasar dipicu sentimen global setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan kebijakan indeks khusus bagi saham-saham Indonesia.
MSCI menyoroti masih adanya persoalan mendasar terkait transparansi kepemilikan saham serta mekanisme penilaian free float yang dinilai belum memadai. Lembaga indeks global tersebut juga menilai data kepemilikan saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum sepenuhnya dapat diandalkan, sementara pembaruan data oleh BEI dinilai belum menyentuh masalah fundamental terkait investability dan pembentukan harga yang wajar.
Di tengah tekanan tersebut, OJK berharap penguatan pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi sinyal tegas bahwa otoritas pasar tidak akan membiarkan praktik manipulasi merusak fondasi pasar modal Indonesia. ***
