DCNews, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan efektivitas peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan nasional, menyusul turunnya sejumlah indikator dalam Indeks Keamanan Laut Nasional. Padahal, alokasi anggaran sektor pertahanan terus meningkat di tengah situasi geopolitik global yang kian tidak stabil.
Sarifah menilai dinamika keamanan internasional saat ini memaksa hampir seluruh negara memperkuat sistem pertahanannya, termasuk negara-negara yang sebelumnya relatif aman.
“Bukan hanya negara besar seperti Tiongkok. Malaysia pun saat ini sudah membangun pangkalan baru. Ini menunjukkan kondisi geopolitik global memang sedang tidak baik-baik saja,” kata Sarifah dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Namun, ia menilai peningkatan anggaran pertahanan Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan keamanan laut nasional. Meski secara agregat Indeks Keamanan Laut Nasional mengalami kenaikan, peningkatannya dinilai sangat terbatas, yakni sekitar satu poin, bahkan disertai penurunan di beberapa aspek penting.
Salah satu sorotan utama Sarifah adalah masih maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui jalur laut. Berdasarkan berbagai laporan sepanjang 2025, ia menyebut banyak kasus imigran ilegal yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui jalur laut yang sama secara berulang.
“Pertanyaan saya, sebenarnya berapa persen wilayah laut rawan yang sudah terpantau secara efektif? Karena ada beberapa wilayah yang sudah diketahui menjadi jalur tetap TPPO,” ujar anggota legislatif dari Fraksi PDIP itu.
Sarifah juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya transparansi data pelanggaran di laut. Ia menilai tidak semua kasus kejahatan dan pelanggaran maritim tercermin secara rinci dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Komisi I DPR RI.
“Kalau dilihat secara umum, penegakan hukum memang ada. Tetapi beberapa pelanggaran penting justru tidak masuk dalam laporan. Ini berpotensi menutupi kondisi riil keamanan laut kita,” kata dia.
Oleh karena itu, Sarifah menegaskan perlunya pengawasan yang lebih menyeluruh dan terukur terhadap wilayah laut rawan, terutama yang berkaitan dengan TPPO. Ia menekankan agar peningkatan anggaran pertahanan tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar berdampak pada penguatan keamanan laut dan perlindungan kedaulatan nasional. ***
