Di Hari Buruh, Prabowo Janjikan Perlindungan PRT dan Akhiri Outsourcing: “Kita Harus Adil untuk Pekerja”

Date:

DCNews, Jakarta – Dalam pidato penuh semangat di peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para pekerja rumah tangga melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Prabowo menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang tersebut akan dimulai dalam waktu dekat.

“Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan kepada saya bahwa pembahasan RUU ini akan dimulai minggu depan. Mudah-mudahan, tidak lebih dari tiga bulan undang-undang ini bisa kita selesaikan,” ujarnya di hadapan ribuan buruh.

Langkah ini disebut sebagai upaya awal dalam membangun sistem perlindungan yang lebih manusiawi dan adil bagi salah satu kelompok pekerja paling rentan di Indonesia.

Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya penguatan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kedua lembaga ini menurutnya akan menjadi pilar penting dalam pemerintahan mendatang untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas negara.

“Kami ingin menghapus outsourcing secepat-cepatnya. Tapi kita juga harus realistis,” jelasnya, seraya menekankan pentingnya transisi yang adil bagi dunia usaha dan pekerja.

Sebagai bagian dari strategi kolaboratif, Prabowo mengumumkan rencana pertemuan besar di Istana Bogor. Pertemuan tersebut akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan para pemimpin perusahaan dari berbagai sektor industri. Tujuannya, kata Prabowo, adalah membangun sinergi antara buruh dan pengusaha demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan janji-janji ini, Hari Buruh 2025 tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak awal dari perubahan besar dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kasus Penyadapan Telepon Presiden Prabowo, Bareskrim Tetapkan LSP, ASN, dan EH sebagai Tersangka

DCNews, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai...

OJK Cabut Izin Pratama Capital Assets Management, 15 Produk Reksa Dana Wajib Dibubarkan

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin...

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Hak Korban Harus Diprioritaskan

DCNews, Jakarta – Pengembalian kerugian masyarakat harus menjadi prioritas...

Inklusi Keuangan Sumbar Tembus 95,37 Persen, OJK Soroti Ancaman Pinjol dan Penipuan Digital

DCNews, Padang – Tingginya akses masyarakat Sumatera Barat terhadap layanan...