DCNews, Tokyo — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintahannya tetap membuka jalur komunikasi dengan China, meski hubungan kedua negara tengah dibayangi ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi. Tokyo, kata Takaichi, berkomitmen menjaga hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Beijing selama dua bulan masa awal kepemimpinannya.
“Sebagai negara bertetangga, selalu ada area yang menjadi perhatian dan tantangan. Justru karena itu, komunikasi di semua tingkatan—termasuk di level pemimpin—menjadi sangat penting,” ujar Takaichi, Kamis (25/12), saat menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pidato akhir tahun. Ia menegaskan Jepang tidak menutup pintu dialog dengan China dalam bentuk apa pun.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah memanasnya kembali hubungan Tokyo–Beijing, menyusul komentar Takaichi awal November lalu mengenai Taiwan. Saat itu, ia menyebut bahwa secara teoritis Jepang dapat mengerahkan kekuatan militernya apabila China menyerang Taiwan—pernyataan yang memicu respons keras dari Beijing.
Sebagai reaksi, China dilaporkan membatasi jumlah wisatawan yang bepergian ke Jepang. Stasiun televisi NTV, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa otoritas China telah menginstruksikan biro perjalanan domestik untuk memangkas kunjungan ke Jepang hingga 60 persen dari tingkat normal.
“Bahkan dalam situasi saat ini, kami tetap melakukan komunikasi di berbagai tingkatan,” kata Takaichi. Ia menegaskan akan terus melindungi kepentingan nasional Jepang serta keselamatan dan martabat rakyatnya, tanpa menghentikan upaya dialog dengan Beijing.
Isu hubungan luar negeri itu disampaikan Takaichi setelah pidato akhir tahun yang sebagian besar berfokus pada tantangan ekonomi domestik Jepang. Dalam pidato tersebut, ia menyoroti kebijakan fiskal, stabilitas rantai pasok, serta iklim usaha yang dinilai semakin dibayangi ketidakpastian global, termasuk dampak kebijakan tarif Amerika Serikat.
“Prediktabilitas kebijakan sangat penting bagi dunia usaha agar investasi swasta dapat terus tumbuh,” ujarnya.
Takaichi juga menekankan urgensi menciptakan lingkungan bisnis yang memungkinkan perusahaan menaikkan upah pekerja secara berkelanjutan. Meski upah nominal mencatat kenaikan tertinggi dalam dua tahun terakhir, laju kenaikan tersebut belum mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup. Data terbaru menunjukkan upah riil di Jepang turun selama sepuluh bulan berturut-turut hingga Oktober lalu.
Dalam sesi tanya jawab terpisah, Takaichi mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Media lokal melaporkan pemerintah Jepang tengah menjajaki kemungkinan kunjungan ke AS pada Maret mendatang, di tengah sikap relatif diam Washington terhadap ketegangan terbaru antara Jepang dan China.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat telah berulang kali mengonfirmasi komitmennya terhadap aliansi keamanan AS–Jepang, seraya menambahkan bahwa komunikasi kedua negara terus berlangsung melalui berbagai saluran diplomatik.
“Mungkin awal tahun depan, itu yang saya bayangkan. Namun tentu saja semua juga bergantung pada jadwal sidang parlemen,” tutup Takaichi. ***
