DCNews, Jakarta — Anggota DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo menegur keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno yang menyebut bencana banjir dan longsor di Sumatera terutama dipicu faktor cuaca dan dapat ditangani melalui operasi modifikasi cuaca. Menurut Firman, penjelasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar: kerusakan hutan dan lingkungan akibat lemahnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Firman menilai pemerintah semestinya tidak terburu-buru mengaitkan bencana hanya dengan anomali cuaca, karena hal itu justru berpotensi mengaburkan masalah struktural yang sejak lama diabaikan.
“Pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian masalah yang sebenarnya, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan, bukan membuat pernyataan yang tidak membantu,” ujar Firman kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas untuk memperkuat upaya penegakan hukum terkait perusakan hutan. Pemerintah, kata dia, bahkan telah membentuk Satuan Tugas Perusakan Hutan yang bertugas mengoordinasikan penanganan berbagai kasus pembalakan liar dan pengelolaan kawasan yang tidak berkelanjutan.
Karena itu, Firman berharap Menko PMK dapat menyelaraskan pernyataan dan kebijakan dengan strategi pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan, sekaligus menghindari narasi yang dinilai justru dapat memperkeruh situasi.
“Kritik ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR RI tentang bagaimana menangani masalah lingkungan dan bencana alam,” tegas anggota Komisi IV DPR tersebut.
Sebelumnya, Pratikno menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. “Modifikasi cuaca kalau diperlukan, tetap siap,” kata Pratikno. ***
