DCNews, Jakarta — Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 memicu desakan politik baru agar jajaran pemerintah segera mengikuti langkah tersebut. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai keinginan Gibran itu harus diiringi dengan perpindahan para wakil menteri hingga aparatur sipil negara (ASN) agar kehadiran pemerintah pusat di IKN benar-benar berjalan.
Dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (25/11/2025), Rifqinizamy menyebut sebagian pejabat di Kabinet Merah Putih sepatutnya mulai bersiap berkantor di IKN.
“Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan pada 2026 mulai bekerja di IKN. Oleh karena itu, sebagian wakil menteri juga seharusnya ikut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dorongan Gibran pindah ke IKN otomatis memberikan sinyal kuat bagi kementerian, lembaga, dan aparatur negara untuk memulai relokasi bertahap. Rifqinizamy bahkan berkelakar bahwa dirinya kerap diminta menjadi legislator pertama yang pindah ke Nusantara.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini agar segera mengambil keputusan terkait mutasi besar-besaran ASN ke IKN.
“Jangan sampai IKN tidak ada keputusan,” katanya.
Rifqinizamy turut meminta anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, untuk terus menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kepastian perpindahan ASN merupakan bagian penting dari percepatan operasional IKN.
“Bukan sekadar memindahkan orang, tetapi memindahkan fungsi,” tegasnya. ***
