DCNews, Tokyo — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa Tokyo tidak akan menarik kembali pernyataannya mengenai potensi keterlibatan Jepang dalam krisis Selat Taiwan, meskipun Beijing meningkatkan tekanan diplomatik dan ancaman balasan ekonomi. Pernyataan tegas ini menjadi ujian diplomatik terbesar Takaichi sejak menjabat bulan lalu, sekaligus menandai titik baru dalam hubungan yang kian tegang antara dua raksasa Asia tersebut.
Dalam pernyataan kepada wartawan sebelum bertolak ke KTT G-20 di Afrika Selatan pada Jumat (21/11/2025) waktu setempat, Takaichi mengatakan bahwa sikap pemerintah Jepang tetap konsisten mengenai bagaimana merespons krisis keamanan regional besar. Ia menolak tuntutan China yang meminta dirinya mencabut komentar sebelumnya—komentar yang secara terang-terangan mengaitkan krisis Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang.
Ketika ditanya apakah ia akan mundur dari pernyataan yang membuat Beijing geram, Takaichi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan “penilaian komprehensif” berdasarkan seluruh informasi apabila Jepang menghadapi situasi yang mengancam keberadaannya.
“Saya sendiri telah berulang kali menyampaikan posisi ini dalam jawaban saya. Sikap pemerintah tetap konsisten,” katanya.
Pernyataan Takaichi tersebut membuat dirinya menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengindikasikan bahwa konflik di Selat Taiwan dapat memicu pengerahan militer Jepang. Beijing langsung merespons keras—mulai dari kecaman diplomatik hingga serangkaian langkah ekonomi terhadap Tokyo.
Sejak itu, Takaichi memilih meredam pernyataannya dan kembali pada formulasi umum yang lazim digunakan para perdana menteri Jepang sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa sikap dasar Jepang tidak berubah, terutama setelah pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping pada KTT APEC di Korea Selatan bulan lalu. “Presiden Xi dan saya menegaskan arah besar untuk memajukan hubungan strategis yang saling menguntungkan dan membangun hubungan konstruktif serta stabil. Tidak ada perubahan sama sekali pada sikap ini,” ujarnya.
China, yang di G-20 akan diwakili Perdana Menteri Li Qiang, belum menjadwalkan pertemuan dengan Takaichi. Sebaliknya, Beijing memperingatkan bahwa apabila Tokyo tak menarik pernyataan terkait Taiwan, China akan mengambil “tindakan balasan serius.”
Sejauh ini, langkah-langkah balasan tersebut mencakup imbauan agar warga China tidak bepergian ke Jepang, penghentian sementara impor produk laut Jepang, serta penghentian persetujuan film-film Jepang baru. Meski demikian, Beijing belum menyasar sektor strategis seperti pasokan logam tanah jarang—komponen vital bagi industri teknologi Jepang.
Tensi meningkat sejak Takaichi menyatakan bahwa konflik bersenjata di Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam keberadaan” Jepang—klasifikasi hukum yang memungkinkan Tokyo mengerahkan militer untuk membantu negara-negara sahabat. Pernyataan itu dianggap Beijing sebagai sinyal perubahan besar dalam doktrin keamanan Jepang.
Pertemuan diplomat senior kedua negara awal pekan ini gagal meredakan ketegangan. Pihak China menyatakan ketidakpuasan atas hasil pembicaraan, sementara Tokyo tetap pada pendiriannya bahwa stabilitas kawasan tak boleh dikompromikan.
Ketegangan terbaru ini menjadi penanda bahwa dinamika keamanan Asia Timur memasuki babak yang semakin rumit, di tengah ketidakpastian geopolitik global dan rivalitas kekuatan besar yang kian mengeras. ***
