DPR Tegaskan Program MBG Tak Boleh Dihentikan, Cukup Dievaluasi agar Lebih Efektif

Date:

DCNews, Jakarta – Sejumlah pimpinan komisi di DPR RI menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dihentikan, meski muncul kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Mereka menilai program ini cukup dievaluasi agar lebih efektif, aman, dan tepat sasaran.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyebut MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Menurutnya, kasus keracunan yang dilaporkan hingga 5.800 orang tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan program.

“Program prioritas Presiden ini sesuatu yang baik dan harus kita dorong. Jika dalam perjalanan ada masalah, pemerintah wajib segera melakukan deteksi dan perbaikan. Tapi tidak berarti program harus disetop, jangan!” tegas Said di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Said juga menyoroti kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Jumlah itu dinilai terlalu besar dan berisiko menurunkan kualitas makanan.

“Kami mengusulkan kapasitas dipangkas menjadi 1.500 porsi agar makanan yang sampai ke sekolah lebih segar,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Menurutnya, MBG menjadi instrumen penting dalam menekan angka stunting yang saat ini masih berada di level 14,5 persen.

“Kita tidak boleh berhenti di angka itu. Dengan program MBG, targetnya jelas: menuju nol stunting. Selain untuk kesehatan anak, MBG juga memberi multiplier effect bagi ekonomi lokal, dari petani hingga pedagang kecil,” kata Felly.

Permohonan Maaf

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan yang terjadi. Pemerintah, kata dia, telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan distribusi makanan.

“Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujar Prasetyo.

DPR dan pemerintah sepakat, dengan pengawasan ketat dan perbaikan di lapangan, MBG harus tetap berjalan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Indonesia. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pinjol Ilegal Mengancam Data Pribadi, Pemerintah Dorong Literasi Digital untuk Lindungi Masyarakat

DCNews, Purwokerto — Di tengah meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital,...

Implementasi KUHP Baru, Habib Aboe Bakar Soroti Langkah Progresif Kejati Kalsel

DCNews, Banjarmasin – Di tengah fase transisi penerapan Kitab...

Respons AFPI atas Kasus Indosaku: PT TIN Diproses untuk Dikeluarkan

DCNews, Jakarta — Asosiasi industri fintech Indonesia bergerak cepat...

May Day di Monas, Prabowo Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Buruh dan Perlindungan Kerja

DCNews, Jakarta — Ribuan buruh yang memadati kawasan Monumen...