DCNews, Jakarta — Belum juga reda joget-joget anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu, setelah mendengar kenaikan gaji mereka 3 juta per hari. Kini tunjangan perumahan anggota DPR RI kembali menuai kontroversi setelah publik mengetahui nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.
Kritik pun bermunculan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit. Namun, anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, membela kebijakan itu dengan menyebut bahwa besaran tunjangan telah melalui perhitungan matang.
“Kita kan ada Kementerian Keuangan, ada Sekjen DPR RI .Kira-kira begitu, apa sih kebutuhan DPR RI?” kata Pasha saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, angka Rp50 juta ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota dewan yang berasal dari berbagai daerah. Tidak semua legislator memiliki tempat tinggal di Jakarta, sehingga pemerintah menilai tunjangan sewa rumah lebih rasional dibanding penyediaan rumah dinas.
“Bagaimana dengan keuangan pemerintah? Cocok apa enggak? Sampai ke soal dan lain-lain kan kira-kira begitu,” tambah Pasha.
Meski begitu, kritik publik tetap menguat. Warganet menilai tunjangan tersebut terlalu besar dan berpotensi menjadi bentuk pemborosan uang rakyat. Informasi bahwa anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi memperoleh rumah dinas, melainkan fasilitas uang sewa Rp50 juta per bulan, cepat menyebar lewat grup percakapan dan media sosial.
Pasha mengakui ada persepsi masyarakat yang menganggap tunjangan perumahan berlebihan. Namun ia menilai isu tersebut tidak bisa dibicarakan secara bebas tanpa forum resmi.
“Ada masyarakat yang menganggap kok seolah-olah berlebihan, misalnya, ini buang-buang uang rakyat. Ya ini kan kita tidak bisa bicarakan di meja yang bebas. Ini harus kita dudukkan bersama,” ujarnya.
Kebijakan tunjangan perumahan DPR RI ini mempertegas jurang antara penghasilan anggota legislatif dan rata-rata masyarakat. Dengan tunjangan tersebut, pendapatan seorang anggota DPR RI bisa mencapai sekitar Rp100 juta per bulan—sebuah angka yang terus memicu perdebatan publik. ***
