DCNews, Jakarta — Menjelang peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 25 Agustus 2025, Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (IKA-GMNI) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Maruarar Sirait. Organisasi ini menilai program perumahan rakyat tersandera stagnasi kebijakan, sementara backlog perumahan terus menumpuk hingga 12,7 juta unit.
Dalam dokumen policy brief bertajuk Indonesia Mandiri Tempat Tinggal 2035, IKA-GMNI menyebut Program 3 Juta Rumah berjalan macet dan kualitas hunian rakyat masih rendah. Kritik itu diarahkan langsung ke kepemimpinan kementerian, yang dianggap gagal melakukan terobosan.
“Masalah ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan refleksi dari disfungsi kepemimpinan, fragmentasi kelembagaan, dan minimnya inovasi kebijakan,” tulis laporan tersebut, Senin (25/8/2025).
IKA-GMNI juga menyoroti disharmoni antara Menteri dan Wakil Menteri PKP, yang dinilai melahirkan dualisme kebijakan. Kondisi itu disebut menghambat integrasi spasial, fiskal, dan sosial dalam penyediaan hunian rakyat.
Selain itu, ketergantungan pemerintah pada skema subsidi konvensional dan kredit perbankan dinilai justru membatasi ruang inovasi. Skema tersebut dianggap belum menjangkau masyarakat miskin dan kelompok informal yang paling rentan.
“Efektivitas kebijakan perumahan bergantung pada tiga pilar utama: integrasi kelembagaan, partisipasi komunitas, dan diversifikasi instrumen fiskal serta teknologi,” tegas IKA-GMNI.
Sebagai solusi, organisasi ini merekomendasikan model cooperative housing, pemanfaatan teknologi modular, hingga penerapan land value capture sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.
“Reformasi ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi membangun keadilan sosial, ketahanan ekonomi, dan martabat warga negara,” tutup laporan tersebut. ***
