DCNews, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, mendesak pemerintah mengevaluasi strategi penciptaan lapangan kerja setelah survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menunjukkan mayoritas ekonom menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia memburuk.
Pulung mengingatkan, capaian investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pemerintah. Menurut dia, pembangunan ekonomi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penyediaan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026), Pulung merujuk Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang melibatkan 63 ekonom independen. Survei tersebut mencatat 73 persen responden menilai kondisi penciptaan lapangan kerja mengalami kemunduran.
Rinciannya, 48 persen ekonom menilai kondisi pasar tenaga kerja lebih buruk dibandingkan enam bulan sebelumnya, sedangkan 25 persen lainnya menyebut situasinya jauh lebih memprihatinkan. Hanya 3 persen responden yang melihat adanya perbaikan.
Penilaian terhadap penciptaan lapangan kerja dalam survei itu mencatat skor rata-rata minus 0,95. Selain itu, sebanyak 60 persen ekonom memperkirakan tren penyusutan lapangan kerja akan berlanjut. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya penilaian bahwa intervensi pemerintah selama ini belum efektif.
Pulung menilai hasil survei tersebut perlu menjadi peringatan bagi pemerintah karena persoalan lapangan kerja berkaitan langsung dengan kesejahteraan keluarga dan masa depan generasi muda.
“Survei ini bukan sekadar deretan angka dingin para akademisi. Pandangan para ekonom ini adalah refleksi dari kenyataan hidup jutaan kepala keluarga dan anak-anak muda kita yang semakin putus asa mencari kerja,” ujar Pulung.
Pulung menilai capaian ekonomi yang diumumkan pemerintah tidak selalu sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kehilangan makna apabila tidak disertai kesempatan kerja yang memadai untuk menopang kehidupan rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi tanpa pembukaan kesempatan kerja itu ibarat balon yang hanya berisi udara. Terlihat besar bagi penguasa, tetapi bagi rakyat isinya hampa,” katanya.
Ia juga menyoroti arah kebijakan investasi yang dinilai terlalu bertumpu pada sektor padat modal. Menurut Pulung, investasi yang membutuhkan modal besar tetapi menyerap sedikit pekerja berisiko tidak memberikan dampak optimal terhadap penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, ia mendesak pemerintah memperkuat investasi di sektor padat karya agar pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang bagi generasi muda memasuki pasar tenaga kerja.
“Kita membutuhkan investasi yang lebih padat karya, bukan sekadar padat modal. Pemerintah harus serius agar jutaan anak muda yang mestinya menjadi penopang ekonomi mendapat kesempatan bekerja,” tegasnya.
Pulung turut mengingatkan risiko kegagalan Indonesia memanfaatkan bonus demografi. Besarnya populasi usia produktif, menurut dia, hanya akan menjadi keuntungan apabila didukung kesempatan kerja yang cukup dan berkualitas.
Jika pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja, Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk memperkuat perekonomian. Sebaliknya, tekanan terhadap kelompok usia produktif dapat meningkat ketika mereka kesulitan memperoleh pekerjaan.
Pulung menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan amanat konstitusi. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan menyusun strategi yang lebih efektif untuk memperluas kesempatan kerja.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan mampu membuka akses pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kepastian masa depan bagi generasi muda. ***
