DCNews, New York — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah bersiap memangkas anggaran tahunan hingga 20 persen dari total US$3,7 miliar, langkah yang juga mencakup pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 6.900 pegawai, menyusul krisis keuangan yang diperburuk oleh tunggakan pembayaran dari Amerika Serikat.
Langkah ini tertuang dalam memo internal yang diperoleh Reuters. Dalam memo tersebut, Sekretariat PBB memerintahkan setiap departemen untuk menyusun rencana pemangkasan sebelum tenggat waktu 13 Juni. Kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif efisiensi bertajuk “UN80”, yang diluncurkan sejak Maret 2025.
Krisis anggaran PBB kali ini sebagian besar dipicu oleh kontribusi Amerika Serikat yang terus menurun. Sebagai donor terbesar, AS menyumbang hampir seperempat dari total anggaran PBB, namun saat ini tercatat menunggak pembayaran hingga US$1,5 miliar—baik untuk kewajiban masa lalu maupun tahun fiskal berjalan.
Pemangkasan juga tak lepas dari dampak kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump, yang dalam masa kepemimpinannya telah mengurangi berbagai bantuan internasional, termasuk kepada badan-badan kemanusiaan PBB.
Meski tidak secara eksplisit menyalahkan Washington, Pengawas Keuangan PBB Chandramouli Ramanathan dalam memo tersebut menekankan bahwa reformasi ini merupakan respons terhadap tantangan jangka panjang. “Ini adalah upaya ambisius agar PBB siap menghadapi tantangan abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, serta membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik untuk semua,” tulis Ramanathan.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memastikan transisi berjalan cepat dan efektif. “Tenggat waktunya sangat ketat, dan kita harus bergerak cepat,” ujarnya sebagaimana dikutip Senin (2/6/2025).
Langkah penghematan ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai operasi kemanusiaan global PBB, termasuk di kawasan konflik dan negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada bantuan internasional. ***
