DCNews, Batam — Infrastruktur komputasi menjadi salah satu penentu kemampuan Indonesia bersaing dalam perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) global. Karena itu, penguatan data center, akses terhadap teknologi komputasi berkapasitas tinggi, serta tata kelola data dinilai perlu berjalan beriringan dengan penyusunan regulasi AI.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, 18-20 Agustus 2026.
Anggota Panja AI BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kesiapan infrastruktur yang menopang perkembangan AI di Indonesia. Panja AI juga menggali pandangan pelaku industri mengenai tantangan pengembangan ekosistem AI serta posisi Indonesia dalam persaingan teknologi global.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat fasilitas dan teknologi yang ada. Bagi kami di Panja Artificial Intelligence BKSAP, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia diterjemahkan menjadi infrastruktur nyata,” ujar Habib dalam pertemuan dengan jajaran NeutraDC Nxera Batam.
Menurut Habib Aboe, kebutuhan terhadap infrastruktur digital akan semakin besar seiring dengan meluasnya pemanfaatan AI. Data center dan kapasitas komputasi, kata dia, tidak lagi sekadar menjadi infrastruktur pendukung, melainkan bagian dari fondasi daya saing ekonomi digital.
DPR Gali Masukan Industri
Kunjungan ke Batam juga berkaitan dengan peran BKSAP dalam diplomasi parlemen. Habib Aboe mengatakan DPR perlu memperoleh masukan dari pelaku industri agar pembahasan mengenai AI di forum regional dan internasional memiliki pijakan yang lebih konkret.
BKSAP, kata dia, rutin terlibat dalam penyusunan rancangan resolusi pada forum parlemen regional, termasuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“BKSAP DPR RI rutin memimpin pembuatan draft resolusi pada forum-forum parlemen regional seperti AIPA. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami di BKSAP perlu melakukan beberapa pendalaman dan mendapatkan beberapa masukan dari bapak dan ibu sekalian,” kata mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.
Salah satu isu yang didalami Panja AI adalah kebutuhan membangun standar dan tata kelola AI yang dapat diterapkan dalam ekosistem digital lintas negara.
Habib Aboe mempertanyakan standar teknis, harmonisasi etika AI, hingga tata kelola data yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam pembahasan di tingkat ASEAN.
“Isu standar teknis, harmonisasi etika AI, atau Data Governance ASEAN apa yang paling mendesak untuk diangkat DPR dalam resolusi AIPA agar mendukung bisnis data center cross-border?” ujarnya.
Menurut dia, isu tersebut semakin relevan karena aktivitas ekonomi digital tidak lagi terbatas oleh batas negara. Konektivitas data lintas negara membutuhkan kepastian mengenai standar, keamanan, serta tata kelola yang dapat diterima bersama.
Batam dan Daya Saing Ekonomi Digital ASEAN
Batam menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut karena posisinya yang strategis di kawasan Asia Tenggara.
Panja AI ingin melihat sejauh mana pengembangan infrastruktur digital di Batam dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi digital regional.
Dalam konteks itu, Habib turut menyoroti ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan ekonomi digital ASEAN tersebut dinilai perlu memberikan manfaat nyata terhadap daya saing Indonesia, termasuk Batam.
“Bagaimana DPR dapat mendorong kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA agar menguntungkan posisi daya saing Batam?” kata Habib Aboe.
Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja AI memahami kebutuhan industri sekaligus memastikan kebijakan dan diplomasi ekonomi digital Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan negara-negara lain di kawasan.
Indonesia Janga Sekadar Menjadi Konsumen AI
Perhatian Panja AI tidak berhenti pada lingkup ASEAN. Habib Aboe juga menyoroti posisi negara berkembang dalam pembentukan tata kelola AI global.
Menurut dia, pembahasan AI di berbagai forum internasional masih banyak dipengaruhi negara-negara yang telah memiliki keunggulan dalam teknologi, modal, infrastruktur komputasi, dan talenta digital.
“Dalam forum internasional seperti IPU, G20, dan PBB, tata kelola AI global sering dikuasai oleh narasi negara-negara maju yang cenderung proteksionistik terhadap teknologi komputasi tinggi,” ujar Habib Aboe.
Kondisi itu, menurut dia, perlu menjadi perhatian Indonesia. Jika akses terhadap infrastruktur komputasi dan teknologi AI tetap terkonsentrasi pada negara-negara tertentu, negara berkembang berisiko hanya menjadi pengguna atau konsumen teknologi.
Karena itu, Panja AI juga meminta masukan mengenai hambatan Indonesia dalam mengakses High-Performance Computing (HPC) dan teknologi AI global.
“Menurut pandangan praktis NeutraDC, kendala utama apa yang dihadapi Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap High-Performance Computing dan teknologi AI global?” tanyanya.
Dorong Tata Kelola AI yang Lebih Inklusif
Habib Aboe menilai pembangunan ekosistem AI Indonesia harus disertai upaya memperjuangkan akses teknologi yang lebih setara. Negara berkembang, kata dia, perlu memiliki kesempatan untuk membangun kapasitas AI nasional, bukan hanya menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain.
Ia mengatakan prinsip keadilan, transfer teknologi, dan akses terhadap infrastruktur komputasi perlu menjadi bagian dari diplomasi Indonesia di forum parlemen dunia.
“Prinsip keadilan, transfer teknologi, dan aksesibilitas infrastruktur seperti apa yang harus disuarakan BKSAP DPR RI di forum parlemen dunia agar negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen AI?” ujar Legislator Fraksi PKS dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut.
Bagi Panja AI BKSAP, pengalaman Indonesia membangun infrastruktur data center dan ekosistem digital di Batam dapat menjadi bahan penting dalam menyusun perspektif Indonesia mengenai tata kelola AI.
Pengembangan infrastruktur tersebut sekaligus dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi teknologi, baik di tingkat ASEAN maupun forum internasional. Dengan kapasitas komputasi yang memadai dan tata kelola yang inklusif, Indonesia diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan AI global, tetapi turut memiliki suara dalam menentukan arah teknologi tersebut. ***
