DCNews, Mimika — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta aparat penegak hukum memperkuat keamanan di Papua Tengah dan memastikan penanganan dugaan korupsi berjalan tanpa kompromi. Dalam kunjungan kerja pengawasan ke Papua Tengah, ia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polda Papua Tengah sekaligus memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Papua Tengah yang tengah mengusut dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog pada program stabilisasi harga pangan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR terhadap aparat penegak hukum di wilayah yang masih menghadapi tantangan keamanan dan penegakan hukum. Menurut Habib Aboe, kondisi Papua Tengah menuntut strategi pengamanan yang berbeda sesuai karakteristik setiap daerah.
Di kawasan pesisir dan perkotaan, seperti Kabupaten Nabire dan Mimika, ia menilai pendekatan yang diterapkan kepolisian telah menunjukkan hasil positif dalam menekan kriminalitas konvensional maupun peredaran narkotika.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang telah mampu menerapkan strategi pengamanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan pesisir dan perkotaan, khususnya Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, jajaran kepolisian berhasil meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kriminalitas konvensional maupun peredaran narkotika melalui operasi-operasi yang terukur dan terstruktur,” kata Habib Aboe.
Sementara itu, di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya, menurutnya, pendekatan keamanan harus difokuskan pada upaya menjaga stabilitas dari ancaman kelompok separatis bersenjata serta mendukung pemulihan kondisi pascakonflik.
Meski memberikan apresiasi, Habib Aboe mengingatkan bahwa ancaman kejahatan konvensional masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, selama Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 307 kasus kejahatan jalanan, yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa rasa aman masyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga kehadiran aparat di lapangan harus terus diperkuat melalui patroli, penguatan fungsi intelijen, dan langkah pencegahan yang konsisten.
“Saya berharap Polda Papua Tengah terus meningkatkan langkah-langkah preventif maupun represif secara proporsional agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pesisir,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Habib Aboe juga bertemu dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Tengah. Ia menyatakan dukungan terhadap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penjualan Cadangan Beras Pemerintah Bulog dalam program stabilisasi harga pangan.
Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menyangkut potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan masyarakat karena program Cadangan Beras Pemerintah merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Papua Tengah dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan Cadangan Beras Pemerintah Bulog pada program stabilisasi harga pangan. Perkara ini sangat strategis karena tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Habib Aboe.
Ia menegaskan, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program pangan pemerintah harus diproses secara profesional, objektif, transparan, dan tuntas. Penegakan hukum yang kredibel, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. ***
