DCNews, Padang – Penyelidikan dugaan kredit fiktif dan kredit bermasalah di Bank Nagari memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat memeriksa Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat untuk mendalami aspek pengawasan terhadap penyaluran kredit perbankan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumbar sebagai bagian dari pengumpulan keterangan dalam proses penyelidikan. Fokus penyidik tidak hanya pada dugaan penyimpangan kredit di Bank Nagari, tetapi juga pada efektivitas fungsi pengawasan OJK terhadap praktik penyaluran kredit di sektor perbankan daerah.
Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Agustinus Hanung Widyatmaka, membenarkan bahwa Kepala OJK Sumatera Barat telah dimintai keterangan oleh penyelidik.
“Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala OJK Sumatera Barat terkait maraknya dugaan kredit fiktif yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat, khususnya dalam penanganan penyelidikan dugaan kredit macet pada Bank Nagari,” kata Agustinus, Jumat (24/7/2026).
Menurut Agustinus, pemeriksaan tersebut bertujuan menggali informasi mengenai mekanisme pengawasan OJK terhadap proses pemberian kredit oleh perbankan, termasuk sejauh mana sistem pengawasan mampu mendeteksi potensi penyimpangan yang dapat berujung pada kerugian negara.
“Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran dan fungsi pengawasan OJK terhadap mekanisme pemberian kredit pada sektor perbankan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Selain kepentingan pembuktian perkara, Kejati Sumbar juga menginginkan adanya masukan dari OJK untuk memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola penyaluran kredit agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah terjadinya praktik fraud.
Deretan Kasus Perbankan Jadi Sorotan
Pemeriksaan terhadap Kepala OJK Sumbar berlangsung di tengah meningkatnya penanganan perkara dugaan korupsi di sektor perbankan di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dan korupsi dalam penyaluran KUR dengan nilai kredit bermasalah mencapai sekitar Rp50,335 miliar.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga Mei 2025.
“Berdasarkan hasil Audit Investigasi Internal PT Bank Nagari, ditemukan adanya perbuatan curang atau fraud yang diduga kuat dilakukan oleh oknum internal bank bersama pihak luar dalam pemberian KUR Mikro dan KUR Kecil kepada 125 debitur konvensional dan syariah,” ujar Susmelawati.
Tiga tersangka tersebut adalah Rino Edrica Purnama selaku mantan Pemimpin Bank Nagari KCP Siberut, Herdi Wahyu Anharu yang bertugas sebagai petugas kredit, serta Mikael Sakeletuk alias Mikael dari pihak swasta yang diduga berperan mencari data calon debitur.
Kasus tersebut kini menjadi salah satu perkara yang memperkuat perhatian aparat penegak hukum terhadap tata kelola penyaluran kredit di Sumatera Barat. Melalui penyelidikan yang sedang berjalan, Kejati Sumbar berharap pengawasan terhadap sektor perbankan dapat diperkuat sehingga potensi penyimpangan serupa dapat dicegah sejak dini, sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. ***
