DCNews, Jakarta – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada 2027. Meski demikian, DPR RI menegaskan pengurangan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan maupun manfaat program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting di Indonesia.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan alokasi anggaran MBG pada 2027 diperkirakan sebesar Rp174 triliun. Nilai itu lebih rendah dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
“Kalau MBG, pasti turun,” kata Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Said, penyesuaian anggaran dilakukan setelah pemerintah dan DPR menghitung kembali kebutuhan riil pelaksanaan program. Dari evaluasi tersebut, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperlukan diperkirakan sekitar 21 ribu titik, lebih sedikit dibandingkan proyeksi awal sebanyak 27 ribu titik.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Kemudian kita tinggal menghitung kebutuhan untuk melayani sekitar 84 juta siswa,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan jumlah SPPG, Banggar DPR juga memasukkan berbagai program kesehatan yang telah dialokasikan melalui pos anggaran lain. Program tersebut mencakup penanganan stunting, peningkatan gizi ibu hamil, serta intervensi kesehatan masyarakat yang memiliki sasaran serupa dengan MBG.
Dengan adanya integrasi berbagai program tersebut, Said menilai kebutuhan anggaran MBG pada 2027 dapat dioptimalkan sehingga tidak perlu mencapai Rp268 triliun.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai penurunan kualitas layanan. Menurutnya, keberhasilan MBG justru ditentukan oleh tata kelola yang baik, distribusi yang tepat sasaran, serta kualitas makanan bergizi yang diterima para penerima manfaat.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, lalu dipertanyakan kenapa turun. Yang paling penting adalah menjaga kualitas tata kelola dan kualitas gizi yang diterima anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya harus tetap terjaga,” tegasnya.
Said mengakui selisih anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp174 triliun memang cukup besar. Namun, ia menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi keputusan final.
Menurutnya, besaran anggaran MBG dalam RAPBN 2027 akan diputuskan melalui pembahasan bersama pemerintah sebelum disahkan DPR pada September 2026.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya memang cukup besar. Tapi keputusan akhirnya nanti pada pembahasan dan pengesahan bulan September bersama pemerintah,” ujar Said.
Pembahasan anggaran MBG diperkirakan menjadi salah satu agenda penting dalam penyusunan RAPBN 2027 mengingat program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. ***
