BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Pengguna Pinjol dan Paylater Terancam Terjepit Beban Utang

Date:

DCNews, Jakarta – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen pada November 2026 berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan rumah tangga, terutama generasi muda yang bergantung pada pinjaman online (pinjol) dan layanan buy now pay later (paylater). Biaya pinjaman yang semakin mahal, daya beli yang tertekan, serta pengetatan penyaluran kredit dapat menciptakan efek jepit ganda bagi masyarakat yang mengandalkan utang digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kenaikan suku bunga acuan akan langsung memengaruhi ruang gerak keuangan masyarakat. Peningkatan beban angsuran berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat digunakan rumah tangga untuk konsumsi maupun kebutuhan lainnya.

“Kenaikan suku bunga acuan akan menekan daya beli dan mempersempit ruang belanja rumah tangga karena porsi angsuran yang berpotensi meningkat,” jelas Syafruddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz. Menurut dia, era suku bunga tinggi akan mengubah perilaku konsumsi masyarakat sekaligus memengaruhi penyaluran kredit oleh lembaga keuangan.

“Biaya pinjaman yang lebih mahal membuat konsumen maupun pelaku usaha cenderung menahan diri, sementara lembaga keuangan akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan,” kata Irman.

Tekanan tersebut berpotensi semakin terasa bagi masyarakat yang selama ini menggunakan paylater dan pinjol untuk menjaga arus kas bulanan. Praktik gali lubang tutup lubang juga semakin berisiko ketika pinjaman baru lebih sulit diperoleh dan biaya pembiayaan terus meningkat.

Di satu sisi, kenaikan BI rate menjadi sinyal kewaspadaan terhadap tekanan ekonomi dan kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli. Di sisi lain, kelompok yang memiliki beban cicilan digital harus menghadapi risiko menyusutnya pendapatan siap belanja atau *disposable income*.

Pinjol dan Paylater Perketat Seleksi Kredit

Tekanan terhadap industri pinjaman daring juga datang dari meningkatnya risiko kredit bermasalah dan biaya pendanaan. Dengan rasio tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 yang telah melampaui ambang 5 persen, penyelenggara pinjol dituntut memperkuat manajemen risiko dan memperbaiki kualitas penyaluran pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan penyelenggara dengan TWP90 di atas 5 persen dalam pengawasan intensif agar segera melakukan perbaikan kualitas kredit.

Bagi konsumen, kondisi tersebut berpotensi membuat proses pengajuan pinjaman semakin ketat. Sistem penilaian kredit atau *credit scoring* akan menjadi instrumen penting untuk mengukur kemampuan membayar calon peminjam.

Dampaknya, pengajuan limit baru berpeluang lebih sering ditolak, kenaikan plafon pengguna lama dapat tertahan, dan verifikasi kemampuan membayar menjadi semakin ketat.

Sementara itu, konsumen yang masih memperoleh fasilitas pembiayaan harus lebih cermat menghitung seluruh biaya pinjaman. Selain bunga bulanan yang disebut berkisar 1,75 hingga 2,95 persen, pengguna juga perlu memperhitungkan biaya penanganan transaksi dan denda keterlambatan yang pada sejumlah platform dapat mencapai 3 hingga 5 persen dari tagihan jatuh tempo.

Akumulasi biaya tersebut dapat memperbesar beban pembayaran ketika kondisi keuangan sedang tertekan. Apalagi, pengguna yang memiliki lebih dari satu fasilitas pinjaman berisiko mengalami penumpukan kewajiban pada waktu bersamaan.

Gagal Bayar Bisa Menghambat Kredit Masa Depan

Kelompok usia 19–34 tahun menjadi salah satu segmen yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan pinjaman digital. Dalam situasi suku bunga tinggi, utang konsumtif jangka pendek berpotensi menjadi beban serius apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar.

Risiko lainnya adalah dampak terhadap riwayat kredit. Informasi pembiayaan dari penyelenggara pinjaman daring legal dan layanan keuangan terkait dapat tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sesuai ketentuan pelaporan yang berlaku.

Ketika terjadi gagal bayar, catatan kredit dapat memengaruhi penilaian lembaga keuangan terhadap calon debitur. Akibatnya, akses terhadap pembiayaan produktif, seperti kredit usaha maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR), berpotensi menjadi lebih sulit.

Karena itu, kenaikan BI rate menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengevaluasi kembali kebiasaan menggunakan utang digital. Pinjol dan paylater semestinya tidak dijadikan sumber pendapatan tambahan untuk membiayai gaya hidup atau menutup kekurangan pengeluaran rutin.

Pada akhirnya, ketahanan finansial rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pinjaman, tetapi juga oleh kecakapan mengelola pendapatan, mengendalikan konsumsi, dan menjaga rasio utang tetap sehat. Di tengah era bunga tinggi, kemampuan bertahan tanpa bergantung pada utang konsumtif menjadi salah satu ujian penting bagi keuangan generasi muda. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Polres Lebak Imbau Warga Jangan Takut Debt Collector, Kenali Hak Saat Ditagih Utang

DCNews, Lebak – Kedatangan debt collector atau mata elang (matel)...

Pemkab Nunukan Perkuat Literasi Keuangan Digital Pelajar, Waspadai Ancaman Judi Online dan Pinjol Ilegal

DCNews, Nunukan – Kemudahan transaksi digital yang semakin dekat dengan...

Warga Bojonegoro Curhat ke Amin Thohari, Mulai Soal Kekeringan hingga Beban Pinjol

DCNews, Bojonegoro – Persoalan kekeringan, sulitnya lapangan kerja, kesejahteraan...

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, E-Commerce Jadi Penyumbang Terbesar

DCNews, Jakarta – Aktivitas ekonomi digital semakin memperkuat penerimaan...