DCNews, Jakarta – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen berpotensi menambah tekanan terhadap industri pinjaman daring (pinjol) dan layanan Buy Now Pay Later (paylater). Di tengah meningkatnya biaya pendanaan dan memburuknya kualitas kredit, kebijakan moneter tersebut menjadi tantangan baru bagi penyelenggara fintech lending sekaligus masyarakat, terutama generasi Z dan milenial muda yang mendominasi kredit macet perorangan.
Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada pertengahan November 2026. Keputusan ini mengakhiri periode suku bunga 5,75 persen yang dipertahankan sejak Juni 2026.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, kenaikan suku bunga merupakan langkah antisipatif untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga inflasi.
“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah preemptive untuk menjaga inflasi 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%,” ujar Destry dalam keterangannya, dikutip DCNews, Sabtu (21/11/2026).
Namun, dampak kebijakan tersebut tidak berhenti pada pasar keuangan dan sektor perbankan. Kenaikan suku bunga berpotensi merambat ke industri pembiayaan digital yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.
Tekanan ini semakin relevan karena industri pinjol sedang menghadapi persoalan kualitas pembiayaan. Dengan biaya modal yang berpotensi meningkat dan risiko kredit macet yang terus membesar, penyelenggara fintech lending menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kemampuan bayar peminjam.
Ketergantungan Pinjol terhadap Pendanaan Perbankan
Besarnya potensi dampak kenaikan BI Rate dapat dilihat dari struktur pendanaan industri pinjaman daring.
Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2026, outstanding pembiayaan pinjol legal mencapai Rp106,48 triliun atau tumbuh 17,02 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp71,58 triliun atau 67,22 persen pendanaan industri berasal dari perbankan. Artinya, lebih dari dua pertiga sumber pendanaan pinjol memiliki keterkaitan langsung dengan likuiditas dan biaya pinjaman sektor perbankan.
Ketika suku bunga acuan meningkat, biaya dana perbankan berpotensi ikut naik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi bunga pinjaman yang diberikan bank kepada perusahaan pembiayaan maupun penyelenggara fintech lending.
Dampaknya, perusahaan pinjol perlu menyesuaikan strategi pendanaan agar kenaikan biaya modal tidak menggerus margin usaha dan mengganggu keberlanjutan operasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengingatkan pelaku industri agar mengantisipasi dampak perubahan suku bunga.
“Penyelenggara perlu mencermati dampak kenaikan suku bunga terhadap biaya pendanaan dan kualitas pembiayaan, serta menyiapkan mitigasi risiko yang memadai,” ujar Agusman.
Pinjaman Baru Berpotensi Lebih Mahal
Kenaikan biaya pendanaan tidak serta-merta membuat seluruh cicilan pinjol dan paylater yang sedang berjalan langsung meningkat.
Pada produk dengan skema bunga tetap atau fixed rate, besaran bunga dan kewajiban pembayaran umumnya telah ditentukan sejak awal perjanjian. Karena itu, kenaikan BI Rate tidak otomatis mengubah cicilan yang sudah disepakati.
Namun, tekanan lebih besar berpotensi dirasakan masyarakat yang mengajukan pinjaman baru.
Penyelenggara dapat melakukan penyesuaian terhadap bunga pembiayaan, biaya administrasi, persyaratan pengajuan, hingga program promosi bunga nol persen. Langkah tersebut berpotensi ditempuh untuk mengimbangi peningkatan biaya pendanaan.
Bagi masyarakat, perubahan ini dapat membuat akses pembiayaan digital menjadi lebih mahal. Terlebih, konsumen yang terbiasa menggunakan pinjol dan paylater untuk memenuhi kebutuhan bulanan harus memperhitungkan kemampuan pembayaran secara lebih cermat.
Kredit Macet Pinjol Tembus 5,36 Persen
Persoalan biaya pendanaan semakin mengkhawatirkan karena terjadi bersamaan dengan memburuknya kualitas pembiayaan industri pinjol.
Data OJK mencatat tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 mencapai 5,36 persen pada September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 sebesar 4,73 persen dan Juli 2026 sebesar 4,32 persen.
Dengan outstanding pembiayaan Rp106,48 triliun, rasio tersebut mencerminkan nilai pembiayaan bermasalah lebih dari 90 hari sekitar Rp5,71 triliun.
Posisi TWP90 tersebut juga telah melampaui ambang batas 5 persen yang menjadi perhatian regulator. Kenaikan ini menunjukkan bahwa risiko gagal bayar masih menjadi persoalan serius di tengah pertumbuhan industri pembiayaan digital.
Kondisi tersebut menciptakan tekanan berlapis bagi penyelenggara. Di satu sisi, biaya pendanaan berpotensi meningkat akibat penyesuaian suku bunga perbankan. Di sisi lain, meningkatnya kredit macet dapat memperbesar kebutuhan pencadangan risiko dan menekan kinerja keuangan perusahaan.
Gen Z dan Milenial Muda Mendominasi Kredit Macet
Kelompok usia muda menjadi salah satu pihak yang paling rentan menghadapi persoalan tersebut.
Data OJK menunjukkan, peminjam berusia 19 hingga 34 tahun mendominasi kredit macet perorangan dengan porsi mencapai 50,69 persen.
Angka ini memperlihatkan besarnya keterlibatan generasi Z dan milenial muda dalam pembiayaan digital yang bermasalah. Kelompok tersebut umumnya sedang berada dalam fase awal membangun karier, mengembangkan kondisi finansial, dan menghadapi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Ketika pendapatan belum stabil, penggunaan pinjol dan paylater tanpa perencanaan berpotensi memperburuk kondisi keuangan pribadi. Apalagi, penggunaan beberapa layanan pembiayaan secara bersamaan dapat membuat total kewajiban bulanan sulit dikendalikan.
Kenaikan suku bunga BI memang tidak otomatis menaikkan cicilan pinjaman yang sudah berjalan. Namun, perubahan biaya pendanaan dapat memengaruhi harga pembiayaan baru, sementara tingginya rasio kredit macet memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat telah menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan industri pembiayaan digital perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan konsumen, pengawasan risiko kredit, serta peningkatan literasi keuangan. Tanpa langkah tersebut, kemudahan akses pinjaman digital berisiko berubah menjadi beban keuangan jangka panjang bagi masyarakat usia produktif. ***

