DCNews, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan para pelaku manipulasi pasar modal untuk menghentikan praktik perdagangan saham yang merusak integritas bursa. Manipulasi harga saham, coordinated trading, hingga wash trading dinilai bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan ancaman terhadap kepercayaan 33 juta investor ritel yang telah menempatkan dananya di pasar modal Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, koreksi yang tengah berlangsung di pasar modal harus ditempatkan dalam konteks reformasi dan pembenahan struktural. Menurut dia, berbagai langkah perbaikan tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas pasar sekaligus mengatasi persoalan yang selama ini membebani kredibilitas bursa.
Salah satu fokus pembenahan adalah saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC), serta praktik manipulasi perdagangan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Friderica menegaskan, praktik manipulasi saham, transaksi terkoordinasi, dan wash trading tidak boleh kembali menjadi bagian dari aktivitas perdagangan di bursa. Dia mengingatkan, tindakan sejumlah oknum dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih luas daripada keuntungan yang mungkin diperoleh pelakunya.
“Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main,” ujar Friderica kepada wartawan seusai menghadiri IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia juga menekankan bahwa reformasi pasar modal Indonesia tidak semata-mata dilakukan sebagai respons terhadap masukan penyedia indeks global atau Global Index Provider, termasuk MSCI.
Menurut Friderica, masukan dari lembaga penyedia indeks global justru harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan pasar modal. OJK, kata dia, terus berkoordinasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI) guna menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan masukan yang disampaikan.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola perdagangan, serta memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di mata investor internasional.
Terkait kemungkinan Indonesia tidak masuk dalam kategori stand-alone market, Friderica mengatakan OJK akan terus mengupayakan agar posisi pasar modal Indonesia tetap memenuhi standar yang diharapkan. Namun, dia belum dapat memastikan hasil akhir dari proses evaluasi tersebut.
OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pihak
Penegasan OJK terhadap praktik manipulasi pasar modal juga berlangsung di tengah penguatan penegakan hukum di sektor tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi sebelumnya mengungkapkan, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp2,23 triliun kepada 169 pihak sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Selain denda, OJK juga menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis.
Hasan menyampaikan, rangkaian sanksi tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan dan penegakan ketentuan terhadap pelanggaran di sektor pasar modal.
“Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis,” ujar Hasan dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2026).
Besarnya sanksi yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pembenahan pasar modal tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan kebijakan dan peningkatan standar transparansi. Penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang melanggar juga menjadi faktor penting untuk memulihkan integritas perdagangan dan menjaga kepercayaan investor.
Bagi OJK, tantangan reformasi pasar modal kini bukan hanya memenuhi ekspektasi penyedia indeks global, melainkan memastikan seluruh pelaku pasar beroperasi dengan prinsip keterbukaan, kewajaran, dan akuntabilitas. ***
