DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan sistem pertahanan digital menyusul meningkatnya ancaman serangan siber yang menyasar sektor keuangan. Bank diminta memperketat pengawasan transaksi, mendeteksi aktivitas tidak wajar, serta menyiapkan langkah pencegahan untuk melindungi sistem dan dana nasabah.
Di tengah meningkatnya ancaman tersebut, OJK memastikan masyarakat tidak perlu panik atau menghentikan aktivitas transaksi perbankan. Nasabah tetap dapat menggunakan layanan perbankan dengan memperhatikan protokol keamanan yang ditetapkan masing-masing bank.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, regulator memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ancaman siber yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan layanan keuangan.
Sejak Jumat (6/11/2026), pengawas teknologi informasi (TI) perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel TI di seluruh bank untuk meningkatkan kewaspadaan. OJK juga telah beberapa kali menyurati direksi perbankan agar memperkuat sistem pengamanan dan mengambil langkah preventif.
“Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborate dalam surat saya itu,” kata Dian, dikutip dari Antara, Senin (9/11/2026).
Bank Diminta Deteksi Transaksi Anomali
Sebagai bagian dari penguatan pertahanan digital, OJK meminta perbankan meningkatkan pemantauan transaksi bernilai signifikan dan mengidentifikasi aktivitas yang menunjukkan pola tidak wajar. Transaksi yang terindikasi anomali dapat dihentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.
Dian menjelaskan, ketentuan mengenai ketahanan digital atau *digital resilience* telah mewajibkan perbankan menjalankan berbagai pengujian keamanan secara berkala. Langkah tersebut mencakup *penetration testing*, simulasi serangan siber, hingga audit teknologi informasi.
Menurut Dian, keamanan teknologi informasi merupakan aspek yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, bank harus mampu menyesuaikan sistem pertahanan dengan munculnya risiko baru, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah serangan.
OJK bersama Bank Indonesia (BI) juga telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai langkah koordinasi untuk mengantisipasi dan merespons berbagai kemungkinan insiden keamanan digital di sektor keuangan.
Nasabah Diminta Waspadai Informasi Spekulatif
Di sisi nasabah, OJK mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi mengenai ancaman serangan siber terhadap perbankan.
Dian mengingatkan nasabah agar mematuhi protokol keamanan rekening yang berlaku di masing-masing bank serta memperoleh informasi hanya melalui saluran komunikasi resmi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai kabar spekulatif yang beredar di media sosial.
Perhatian terhadap ancaman tersebut meningkat seiring ramainya pembahasan mengenai keamanan siber sektor perbankan di ruang digital.
Berdasarkan pantauan *live threat map* FortiGuard Labs pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, sebanyak 1,9 juta serangan siber tercatat berhasil diblokir dalam kurun 24 jam terakhir. Intensitas serangan tersebut mencapai 22 serangan per detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan 999 ribu serangan. Sementara itu, sektor teknologi mencatat 421 ribu serangan dan sektor pemerintahan sebanyak 101 ribu serangan.
Data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan keamanan digital yang dihadapi sektor keuangan. Penguatan sistem pertahanan perbankan, pengawasan transaksi, dan kedisiplinan nasabah menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital.
Catatan redaksi: Naskah telah disusun dengan pola piramida terbalik, mengedepankan ancaman dan respons OJK, serta mempertahankan angka dan kutipan sumber. Data FortiGuard Labs sebaiknya tetap diatribusikan sebagai hasil pantauan pada waktu yang disebutkan, bukan sebagai gambaran keseluruhan serangan siber nasional. ***
