DCNews, Jawa Barat— Sebanyak 2.638.849 warga Jawa Barat terindikasi terlibat dalam judi online sepanjang 2024, dengan nilai deposit mencapai Rp22,05 triliun. Di tengah maraknya transaksi digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan bahwa judi online dan pinjaman online ilegal kian membebani kondisi keuangan masyarakat.
Data tersebut disampaikan Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, Selasa (10/11/2026). Berdasarkan catatan OJK, aktivitas judi online di provinsi itu melibatkan lebih dari 226 juta transaksi. Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemain terindikasi terbanyak, disusul Kabupaten Bandung dan Karawang.
Besarnya nilai deposit menunjukkan skala perputaran uang dalam aktivitas judi online di Jawa Barat. Namun, persoalannya tidak berhenti pada uang yang dipertaruhkan. Kemudahan akses melalui perangkat digital juga membuka risiko kerugian finansial yang dapat merembet ke kondisi ekonomi rumah tangga.
OJK turut menyoroti praktik pinjaman online ilegal yang dinilai memperbesar kerentanan masyarakat. Kebutuhan ekonomi dan keinginan memperoleh dana secara cepat menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat menggunakan layanan pinjaman tanpa izin.
Dalam situasi tersebut, masyarakat berisiko menghadapi persoalan keuangan berlapis, terutama ketika pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau bahkan membiayai aktivitas judi online.
Sebagai langkah perlindungan konsumen, OJK mencatat terdapat 94 penyelenggara pinjaman daring legal yang telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasannya. Masyarakat diminta memastikan status perizinan penyelenggara sebelum mengajukan pinjaman, alih-alih hanya mempertimbangkan kemudahan pencairan dana.
OJK mengimbau masyarakat memeriksa legalitas penyelenggara pinjaman daring melalui kanal dan situs resmi OJK. Langkah ini penting untuk menghindari layanan pinjaman ilegal yang beroperasi di luar ketentuan pengawasan regulator.
Selain pengawasan terhadap penyelenggara jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan digital juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Masyarakat perlu memahami risiko penggunaan layanan keuangan digital, mengelola pengeluaran secara bijak, serta menghindari penggunaan pinjaman untuk aktivitas perjudian.
Besarnya nilai deposit judi online di Jawa Barat menjadi pengingat bahwa kemudahan transaksi digital perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan risiko keuangan. Tanpa kewaspadaan dan pemahaman yang memadai, akses keuangan yang semestinya memudahkan masyarakat justru dapat menjadi pintu masuk menuju persoalan utang dan kerugian ekonomi. ***
