DCNews, Tangerang – Ancaman pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) semakin membutuhkan perhatian serius di tengah pesatnya penggunaan teknologi digital. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko layanan keuangan digital dinilai dapat memicu persoalan ekonomi, kecanduan, hingga mengganggu stabilitas keuangan keluarga.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali risiko aktivitas digital, termasuk memahami konsekuensi penggunaan layanan pinjaman online dan permainan berbasis internet.
“Pinjol dengan bunga tinggi berpotensi menjerat masyarakat dalam lingkaran utang, sedangkan judi online dan game online dapat memicu kecanduan yang berdampak pada kondisi keuangan keluarga,” kata Arief seusai mengikuti kegiatan Sanjung Goes to Kampung bersama UPT Pengelola Ruang Kendali Kota (PRKK) Diskominfo Kota Tangerang di Aula Kelurahan Cimone, Rabu (4/11/2026).
Menurut Arief, penguatan literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan masyarakat menggunakan teknologi. Lebih dari itu, warga perlu memiliki kemampuan menyaring informasi, melindungi data pribadi, serta mengambil keputusan secara cermat ketika beraktivitas di ruang digital.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena Provinsi Banten tercatat berada di posisi kelima nasional dengan akumulasi utang pinjaman online tertinggi di Indonesia berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Angka tersebut menjadi salah satu indikator pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko pemanfaatan layanan keuangan digital.
Arief juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyerahkan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kepada pihak yang tidak dikenal atau tidak memiliki kepentingan yang jelas. Data pribadi yang jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab berisiko disalahgunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk pengajuan pinjaman maupun kepentingan judi online.
“Yang bisa kita lakukan adalah memberikan benteng pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menyaring, mencerna, menganalisis, serta cermat dan bijak dalam mengambil keputusan terkait penggunaan media digital,” ujarnya.
Sebagai upaya jangka panjang, Arief mendorong penguatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Literasi Masyarakat dengan memasukkan aspek literasi digital. Melalui regulasi tersebut, pendidikan dan pendampingan digital diharapkan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar sosialisasi yang berlangsung sesaat.
Implementasi kebijakan itu, menurut dia, dapat dilakukan melalui penguatan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Edukasi juga dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan, termasuk melalui kegiatan Posyandu.
“Harapannya, melalui Raperda ini ada program yang sistematis dan masif, sehingga penguatan literasi digital dapat diterima masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan yang sifatnya event,” jelasnya.
Arief menegaskan, dukungan regulasi diperlukan agar program literasi digital memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus menjamin ketersediaan anggaran. Dengan demikian, edukasi mengenai keamanan data pribadi, bahaya pinjol ilegal, dan judi online dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
“Dengan dukungan regulasi dan anggaran yang lebih besar, kita berharap dampaknya lebih signifikan dalam memastikan warga Kota Tangerang memiliki kesadaran dan kapasitas untuk cerdas dalam menggunakan media digital,” pungkasnya. ***
