DCNews, Jakarta — Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dinilai perlu bergerak dari sekadar pelaksanaan program menuju kebijakan yang dampaknya dapat diukur. Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur memastikan pembatasan dan pengawasan rokok elektrik atau vape di lingkungan sekolah berjalan efektif serta memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Permintaan tersebut disampaikan Habib Aboe setelah Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan BNNP Jawa Timur di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Kamis (17/9/2026).
Habib Aboe mengapresiasi langkah BNNP Jawa Timur yang menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah yang disorot ialah pembatasan dan pengawasan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan sekolah melalui surat edaran bersama.
Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan sosial dan keagamaan, terutama di wilayah yang memiliki karakter sosial dan keagamaan kuat. Ia juga mengapresiasi pelibatan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk di wilayah Madura.
“Selanjutnya untuk pencegahan (penyalahgunaan narkoba di) pondok pesantren Madura, pembatasan serta pengawasan rokok elektrik vape di lingkungan sekolah melalui surat edaran bersama ini juga bagus,” ujar Habib Aboe.
Ia mengatakan pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum. Nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, menurut dia, dapat menjadi bagian dari strategi untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai risiko penyalahgunaan narkoba.
Dalam konteks itu, Habib Aboe menyinggung Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 mengenai keharaman penyalahgunaan vape untuk narkotika. Ia menilai fatwa tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam memperkuat pesan pencegahan di masyarakat.
Namun, Habib Aboe meminta BNNP Jawa Timur tidak berhenti pada penerbitan kebijakan. Ia mempertanyakan bagaimana efektivitas pembatasan dan pengawasan vape serta penerapan kurikulum antinarkoba di sekolah akan dievaluasi dalam jangka panjang.
“Bagaimana pula BNNP Jatim dapat mengukur efektivitas jangka panjang dari terobosan kurikulum anti narkoba di sekolah, serta SE pembatasan vape, agar dampaknya terukur secara nyata di lapangan,” ungkapnya.
Selain pengawasan vape, Habib Aboe menyoroti program integrasi kurikulum antinarkoba pada satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Ia menilai pendidikan pencegahan sejak usia dini penting untuk membangun kesadaran sebelum anak berhadapan dengan risiko penyalahgunaan narkoba.
Ia juga mendorong BNNP Jawa Timur terus memperluas kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat. Menurutnya, persoalan narkoba tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan upaya melindungi generasi muda dari risiko penyalahgunaan.
“Saya merasa penting bagi kita menengahkan masalah narkoba, ini sangat berat di wilayah kita dan secara umum Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Habib Aboe meminta BNNP Jawa Timur memperkuat strategi menghadapi penyelundupan narkotika dalam skala besar. Ia mencontohkan pengungkapan 3,37 ton kuncup bunga ganja yang menggunakan kontainer dari Thailand sebagai salah satu kasus yang menunjukkan perlunya sistem deteksi dini dan koordinasi lintas lembaga.
Menurut dia, koordinasi antara BNN dan Bea Cukai perlu diperkuat, termasuk dalam sistem deteksi dini maupun pengelolaan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika.
Habib Aboe berharap berbagai program pencegahan yang telah dijalankan BNNP Jawa Timur tidak berhenti sebagai kegiatan administratif. Evaluasi secara berkala, menurut dia, diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berdampak terhadap perilaku dan kesadaran masyarakat serta upaya menekan penyalahgunaan narkoba.
Dengan demikian, keberhasilan program pencegahan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi atau kebijakan yang diterbitkan, tetapi juga dari indikator yang dapat menunjukkan perubahan dan dampaknya di lapangan. ***
