DCNews, Jakarta – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas pasar. Namun, digitalisasi pengadaan dinilai harus dirancang agar anggaran program tidak hanya mengalir kepada pemasok besar, melainkan turut memperkuat UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai marketplace MBG dapat menjadi instrumen untuk membangun rantai pasok yang lebih inklusif, dengan pelaku usaha kecil dan pemasok lokal ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem pengadaan.
“Marketplace MBG jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar. UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal harus menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton dalam rantai pasok MBG,” tegas Evita, Kamis (17/9/2026).
Evita mendukung penerapan sistem verified seller untuk menjamin transparansi, kualitas, dan akuntabilitas pengadaan bahan baku MBG. Namun, ia mengingatkan BGN agar proses verifikasi tidak berubah menjadi beban administratif maupun digital yang menyulitkan pelaku usaha kecil.
Menurut dia, BGN perlu menyiapkan pendampingan agar pemasok lokal yang memenuhi standar dapat mengakses marketplace dengan mudah. Langkah tersebut penting untuk memastikan digitalisasi pengadaan tidak justru menutup peluang bagi pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi, tetapi belum terbiasa dengan sistem digital.
Selain kemudahan akses, Evita menekankan pentingnya prioritas terhadap produk lokal sepanjang tersedia dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kebutuhan bahan pangan seperti daging, ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu dalam jumlah besar dinilai berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Kalau beras dibeli dari petani lokal, telur dan ayam dari peternak setempat, serta distribusinya melibatkan koperasi dan UMKM daerah, maka anggaran MBG tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha rakyat, dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Di luar persoalan akses dan verifikasi, Evita menyoroti kepastian pembayaran kepada pemasok. Ia mengingatkan agar pelaku UMKM tidak menghadapi keterlambatan pembayaran setelah memenuhi pesanan bahan baku MBG.
“Jangan sampai UMKM sudah memasok barang tetapi harus menunggu lama untuk dibayar. Bagi UMKM, arus kas adalah urat nadi usaha. Karena itu sistem pembayaran harus transparan, cepat, dan memiliki batas waktu yang jelas,” katanya.
Menurut Evita, keberhasilan marketplace MBG tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan. Indikator yang lebih penting adalah seberapa banyak UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal yang berhasil masuk ke dalam rantai pasok serta meningkatkan kapasitas usahanya.
“MBG harus menjadi program gizi sekaligus penggerak ekonomi rakyat,” pungkas Evita. ***
