DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal, PT Malahayati Nusantara Raya membuka jalur komunikasi dengan regulator setelah operasionalnya tersendat akibat dugaan pelanggaran izin usaha dan pemblokiran sejumlah kanal digital perusahaan.
Kuasa hukum PT Malahayati Nusantara Raya menggelar pertemuan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengklarifikasi status hukum perusahaan di tengah sorotan regulator.
Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan bahwa Malahayati belum mengantongi izin dari OJK maupun otoritas terkait lainnya, serta menjalankan kegiatan usaha yang dinilai tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan diwakili oleh Kantor Hukum Johanes Aritonang & Partners dan diterima oleh perwakilan Satgas PASTI, Aditya. Kedua pihak sepakat melanjutkan proses melalui audiensi lanjutan guna membahas persoalan secara lebih komprehensif.
Kuasa hukum Malahayati menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh tahapan yang diminta regulator. Mereka juga berharap dialog lanjutan dapat membuka jalan penyelesaian yang lebih jelas.
Namun, di sisi lain, pihak perusahaan menyayangkan langkah Satgas PASTI yang sebelumnya menerbitkan surat berdampak pada pemblokiran sejumlah akun media sosial Malahayati, termasuk akun Instagram pusat, cabang, hingga kanal yang berkaitan dengan program kemitraan UMKM.
“Langkah tersebut berdampak pada banyak pihak, termasuk mitra usaha,” ujar perwakilan kuasa hukum dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Menurut mereka, pemblokiran tersebut tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga mempengaruhi aktivitas kemitraan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pihak Malahayati kini berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur komunikasi yang telah dibuka bersama Satgas PASTI, sehingga aktivitas bisnis perusahaan dapat kembali berjalan normal.
Sebelumnya, Satgas PASTI menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya yang menawarkan jasa penyelesaian persoalan pinjaman online dan keuangan lainnya. Penghentian dilakukan hingga perusahaan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menyebut salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah dugaan pengalihan utang nasabah dengan mendorong pengajuan pinjaman baru di platform lain untuk menutup pinjaman sebelumnya—sebuah pola yang dinilai berisiko bagi konsumen. ***

