DCNews, Tarakan – Ancaman judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga persoalan pergaulan remaja menjadi sejumlah masalah sosial yang mendorong Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga.
Regulasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat peran keluarga dalam melindungi anggota keluarga, khususnya anak dan remaja, dari berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks.
Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah, menyampaikan dorongan tersebut saat menggelar kegiatan reses di Rumah Makan Man Enek, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026). Kegiatan itu dihadiri ratusan warga.
Syamsuddin mengatakan, gagasan pembentukan Raperda Ketahanan Keluarga berangkat dari keprihatinannya terhadap perkembangan pergaulan remaja. Menurut dia, keluarga harus memiliki peran lebih kuat dalam mendampingi anak, terutama ketika memasuki masa pubertas.
Dia mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah perubahan perilaku anak saat memasuki usia remaja. Pengalaman berkomunikasi dengan seorang warga melalui pesan singkat turut memperkuat pandangannya mengenai pentingnya pendampingan orang tua.
Dalam forum reses tersebut, Syamsuddin juga menyoroti ancaman judi online dan pinjaman online ilegal yang dinilai semakin meluas. Persoalan itu, menurut dia, tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga pelajar SMP, SMA, mahasiswa hingga tenaga pendidik.
Tekanan ekonomi dan dorongan memenuhi gaya hidup disebut menjadi sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang terjerat pinjol maupun judol. Dampaknya bukan sekadar kerugian finansial, melainkan juga berpotensi mengganggu kehidupan keluarga, pekerjaan, hingga memicu persoalan sosial lainnya.
Syamsuddin menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih terstruktur melalui kebijakan daerah. Karena itu, Fraksi PKS mendorong agar pengaturan ketahanan keluarga memiliki landasan hukum berupa Perda, bukan hanya Peraturan Gubernur (Pergub).
“PKS memerintahkan kita buat perda dalam bentuk perda ketahanan keluarga, isinya LGBT,” ungkapnya.
Libatkan Universitas Borneo Tarakan
Untuk mematangkan usulan tersebut, Fraksi PKS DPRD Kaltara telah menggandeng kalangan akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT). Keterlibatan perguruan tinggi itu diarahkan untuk menyusun kajian akademis sebagai landasan pembentukan regulasi.
Syamsuddin menjelaskan, kajian tersebut diperlukan agar rancangan peraturan memiliki argumentasi dan dasar akademis yang memadai sebelum memasuki tahapan pembahasan legislasi di DPRD.
“Kita sudah melakukan sebuah kajian, yang kajiannya itu adalah dalam bentuk Perda Lembaga Keluarga bersama dengan UBT, kajian akademisnya,” jelasnya.
Melalui kajian tersebut, Fraksi PKS berharap usulan Raperda Ketahanan Keluarga dapat segera diajukan untuk masuk dalam proses legislasi DPRD Kaltara.
Syamsuddin berharap regulasi tersebut tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat diselesaikan dan diimplementasikan pada tahun mendatang. Kehadiran Perda itu diharapkan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menghadapi berbagai tantangan sosial di Kalimantan Utara.
Catatan redaksional: Pernyataan Syamsuddin mengenai LGBT dipertahankan sebagai kutipan langsung agar tidak mengubah substansi pernyataan narasumber. Namun, sebelum publikasi, perlu dikonfirmasi ruang lingkup pengaturan yang dimaksud, termasuk kaitannya dengan perlindungan keluarga, hak warga negara, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ***

