DCNews, Jakarta — Di tengah lonjakan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah memutuskan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax pada April 2026. Kebijakan ini memicu konsekuensi finansial besar bagi PT Pertamina (Persero), yang diperkirakan harus menanggung selisih harga keekonomian hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
Harga jual Pertamax (RON 92) di wilayah Jawa tetap berada di level Rp12.300 per liter. Padahal, berdasarkan perhitungan harga keekonomian terbaru, nilai wajarnya telah melonjak hingga sekitar Rp17.850 per liter. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp5.500 per liter yang harus ditanggung oleh Pertamina.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, memperkirakan beban tersebut sangat signifikan. Dengan asumsi konsumsi bensin nonsubsidi mencapai 25 juta kiloliter per tahun, potensi selisih harga yang harus ditanggung perusahaan pelat merah itu bisa mencapai Rp138 hingga Rp140 triliun per tahun, atau sekitar Rp11–12 triliun per bulan.
“Jika dihitung bulanan, beban ini berada di kisaran Rp11–12 triliun per bulan, angka yang sangat signifikan bahkan untuk korporasi sebesar Pertamina,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Perhitungan tersebut merujuk pada dokumen estimasi harga jual eceran BBM nonsubsidi yang sempat beredar luas. Dalam dokumen itu, tekanan biaya dipicu oleh kombinasi pelemahan rupiah—yang turun sekitar Rp58 per dolar AS menjadi Rp16.877 per dolar AS—serta lonjakan tajam harga indeks pasar (HIP) BBM.
Harga HIP bensin RON 92 dilaporkan meningkat lebih dari 60 persen, sementara solar melonjak hingga lebih dari 90 persen dalam periode yang sama. Kenaikan ini mendorong harga keekonomian berbagai produk BBM naik drastis. Selain Pertamax, harga Pertamax Turbo diperkirakan mencapai Rp19.450 per liter, Pertamax Green Rp19.150 per liter, Pertamina Dex Rp23.950 per liter, dan Dexlite Rp23.650 per liter.
Meski demikian, pemerintah memilih tidak melakukan penyesuaian harga BBM untuk April 2026. Selain Pertamax, harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, serta Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing bertahan di Rp14.200 dan Rp14.500 per liter.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa perusahaan mengikuti kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi. Ia menyebutkan Pertamina akan melakukan berbagai langkah strategis, termasuk negosiasi dengan pemasok dan optimalisasi distribusi, guna memastikan pasokan tetap aman.
“Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dengan mengikuti arahan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Dari sisi fundamental, tekanan terhadap biaya operasional juga dipengaruhi dinamika harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent sempat berada di kisaran US$102 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) mendekati US$100 per barel, meski mengalami koreksi harian.
Penahanan harga BBM di tengah kenaikan harga energi global menunjukkan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi. Namun, kebijakan ini berisiko menekan arus kas Pertamina dalam jangka menengah hingga panjang, terutama mengingat margin bisnis hilir migas yang relatif tipis.
Jika berlangsung lama, strategi pembiayaan silang dari sektor hulu dan potensi peningkatan utang dapat memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan serta persepsi risiko investor terhadap BUMN energi tersebut. ***
