DCNews, Jakarta — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya tawaran dari pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari proyek pembangunan hunian bagi masyarakat. Tawaran itu disebut berupa “jatah” ratusan hingga ribuan unit apartemen untuk kemudian dijual kembali dengan keuntungan berlipat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat meresmikan pembangunan hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Hashim mengatakan pemerintah tengah menjalankan program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi di seluruh Indonesia. Karena itu, ia menegaskan program tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau praktik spekulatif.
“Saya pernah ditawari, katanya di lokasi strategis bisa minta jatah seribu apartemen atau lima ratus apartemen. Nanti dijual lagi dan bisa untung lima kali. Saya sudah bilang, praktik seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Hashim.
Ia menegaskan proyek perumahan rakyat harus dijalankan dengan standar kualitas tinggi serta pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
Perumahan Rakyat Sempat Diselewengkan
Hashim juga mengaku mendapat laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengenai indikasi penyelewengan dalam sejumlah proyek perumahan rakyat.
“Saya dengar dari Pak Ara Sirait, perumahan rakyat itu sempat diselewengkan. Jangan sampai rakyat kita kecewa,” ujarnya.
Menurut Hashim, praktik mark-up atau penggelembungan biaya kerap terjadi dalam proyek pembangunan perumahan pemerintah. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat sistem pengawasan agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, ia mengingatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak memperlakukan tanah negara sebagai komoditas komersial dalam proyek perumahan rakyat.
“Tanah itu milik rakyat. Tidak boleh dijual dengan harga pasar untuk proyek subsidi. Tanah negara harus diprioritaskan untuk perumahan rakyat,” kata Hashim.
Apresiasi Sejumlah Kementerian
Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga mengapresiasi sejumlah kementerian yang telah mendukung penyediaan lahan untuk program perumahan nasional. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan yang mengalokasikan sekitar 41 hektare lahan di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta.
Dukungan serupa juga datang dari Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang masing-masing menyediakan lahan sekitar 30 hektare di Kemayoran dan 45 hektare di Depok.
Menurut Hashim, kolaborasi lintas kementerian menjadi langkah penting untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. ***
