DCNews, Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti perubahan besar dalam cara masyarakat mengonsumsi informasi di era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Ia menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi, tetapi sekaligus meningkatkan risiko penyebaran kabar yang belum terverifikasi.
Hal itu disampaikan Sultan saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan kalangan media yang tergabung dalam Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di kediamannya jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sultan mengapresiasi kehadiran para pemimpin redaksi dan jurnalis yang meluangkan waktu di tengah kesibukan menjelang Lebaran. Ia menilai momentum Ramadan kerap dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang lebih baik antara lembaga negara dan media.
“Bulan Ramadan memang sering dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi. Kita berkumpul, saling mengenal, karena ada falsafah yang sering kita dengar: tak kenal maka tak sayang,” kata Sultan.
Sultan juga menyinggung fenomena perubahan besar dalam kehidupan manusia akibat perkembangan teknologi. Menurut dia, banyak kemampuan manusia kini telah digantikan oleh mesin dan sistem digital.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan fisik kini banyak diambil alih oleh robot di berbagai negara industri, sementara kemampuan analisis dan pengolahan data juga semakin didominasi oleh sistem berbasis kecerdasan buatan.
“Energi fisik manusia sudah banyak digantikan robot, kemampuan intelektual juga semakin banyak diambil alih oleh AI. Maka yang tersisa dan paling penting sekarang adalah hati kita—bagaimana kita memastikan apakah sesuatu itu benar atau tidak,” ujarnya.
Sultan menilai tantangan terbesar di era digital bukan lagi sekadar akses informasi, melainkan kemampuan masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai peristiwa yang beredar di ruang publik.
Ia mengatakan banyak informasi yang beredar cepat di masyarakat tanpa proses pengecekan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Selain menyinggung perkembangan teknologi, Sultan juga berbicara mengenai peran lembaga yang dipimpinnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai keberadaan DPD sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen tetap penting untuk menjaga mekanisme pengawasan terhadap pembentukan undang-undang.
Menurut dia, sistem dua kamar atau bicameral dapat berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan ulang terhadap berbagai regulasi yang dihasilkan lembaga legislatif.
“Dalam sistem demokrasi yang dinamis, kehadiran kamar kedua penting sebagai check and balance terhadap proses legislasi,” kata Sultan.
Ia mengakui posisi dan kewenangan DPD saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam memastikan fungsi pengawasan terhadap produk legislasi berjalan lebih efektif.
Karena itu, Sultan menegaskan dirinya akan terus mencari jalan agar sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diperbaiki dan disempurnakan, termasuk dengan memperkuat peran lembaga perwakilan daerah dalam proses legislasi nasional.
Menutup sambutannya, Sultan kembali menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis dan pemimpin redaksi yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut.
Ia berharap hubungan antara DPD dan media dapat terus terjalin dengan baik, mengingat peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi. ***
