DCNews, Jakarta — Di tengah semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, Bank Indonesia mengingatkan bahwa kemampuan masyarakat memahami produk keuangan belum berkembang secepat aksesnya. Ketimpangan antara inklusi dan literasi keuangan dinilai membuka celah bagi berbagai kejahatan finansial, mulai dari pinjaman online ilegal hingga penipuan digital.
Gubernur Perry Warjiyo menegaskan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga harus memahami cara kerja, manfaat, serta risiko dari produk yang digunakan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat mencapai 92,74 persen. Namun, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada di 66,46 persen, menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antara akses dan pemahaman.
“Tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74 persen dan masih perlu kita tingkatkan karena targetnya adalah 98 persen pada 2045 sebagaimana dalam RPJMN 2025–2045. Masalahnya, peningkatan inklusi keuangan ini harus diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan masyarakat,” kata Perry dalam keynote speech pada acara Aksi KLIK (Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan), Jumat (6/3/2026).
Menurut Perry, literasi keuangan penting agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan layanan keuangan—seperti akun digital, pembayaran menggunakan QRIS, maupun layanan keuangan lainnya—tetapi juga memahami tujuan penggunaan, manfaat, dan perlindungan yang tersedia.
Ia menambahkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik kejahatan finansial, terutama pinjaman online ilegal dan berbagai modus penipuan berbasis digital yang kian marak.
“Masalahnya bukan hanya masyarakat menggunakan akun atau QRIS, tetapi bagaimana mereka memahami mengapa literasi itu penting agar mampu memanfaatkan produk keuangan dengan benar sekaligus terlindungi dari berbagai kejahatan,” ujarnya.
Bank Indonesia menilai peningkatan literasi keuangan harus menjadi agenda bersama pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, serta industri jasa keuangan agar pertumbuhan ekonomi digital tidak diiringi dengan meningkatnya risiko penipuan bagi masyarakat. ***
