DCNews, Manokwari — Sebanyak 106 personel Kepolisian Daerah Papua Barat tercatat melakukan pelanggaran disiplin sepanjang 2025, dengan jeratan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) menjadi faktor dominan yang mendorong tindakan indisipliner di tubuh kepolisian wilayah tersebut.
Fakta itu disampaikan Kepala Polda Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, dalam konferensi pers akhir tahun di Gedung Arfak Convention Hall, Markas Polda Papua Barat, Selasa (30/12/2025). Ia menyebut persoalan ekonomi pribadi akibat praktik judi daring kerap berujung pada pelanggaran disiplin dan kode etik profesi.
“Masalah yang paling sering muncul itu dia ciptakan sendiri. Main judi slot, lalu kalah, akhirnya pinjam ke pinjol. Ini pola yang berulang,” kata Johnny kepada wartawan.
Dari total 106 personel yang tercatat melanggar disiplin, sebanyak 11 personel berasal dari Polda Papua Barat, 36 personel dari Polres Pegunungan Arfak, dan 14 personel dari Polresta Manokwari. Sementara sisanya tersebar di sejumlah polres lain dengan jumlah personel relatif kecil.
Selain pelanggaran sepanjang 2025, Johnny mengungkapkan masih terdapat tunggakan penanganan perkara disiplin dan kode etik dari tahun sebelumnya. Pada 2024, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua Barat menangani total 130 perkara.
“Sebanyak 115 perkara sudah kami selesaikan. Sisanya 15 perkara masih dalam proses hingga hari ini,” ujarnya.
Johnny mengakui bahwa pembinaan personel menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan kepolisian. Menurut dia, tidak semua anggota berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sama.
“Satu keranjang apel tidak semuanya baik. Ada juga yang busuk. Ini tantangan kami, karena personel punya kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan keluarga,” kata Johnny.
Perketat Pengawasan Internal
Untuk mencegah pelanggaran berulang, Polda Papua Barat memperketat pengawasan internal, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan melekat (waskap), program pendampingan atau mentorship, serta pendekatan preventif kepada personel yang mengalami masalah pribadi.
“Pelanggaran itu ada faktor internal dan eksternal. Kami perkuat pencegahan, tapi sering kali ketika ada masalah, anggota tidak terbuka dan justru lari dari penyelesaian,” ujarnya.
Johnny menegaskan bahwa praktik judi online menjadi perhatian serius pimpinan nasional. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk memberantas perjudian daring.
“Judi online harus kita berantas. Saya tidak pernah menoleransi anggota yang terlibat, baik judi online maupun togel,” kata Johnny.
Sebagai bentuk komitmen, Polda Papua Barat telah melaporkan sekitar 1.500 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk diblokir.
“Sekitar 1.500 website judi online sudah kami laporkan. Uangnya lari ke luar negeri, dan ini harus jadi perhatian bersama, termasuk para pembuat regulasi,” ujar Johnny.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemberantasan judi, baik di internal kepolisian maupun di masyarakat, akan terus dilakukan tanpa kompromi. ***
