DCNews, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang secara resmi mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta dukungan penanganan bencana banjir dan longsor. Ia menilai inisiatif tersebut dapat dipahami, namun menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak memunculkan persoalan diplomatik.
Dave mengatakan, langkah Aceh menyurati lembaga internasional berlandaskan urgensi percepatan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Menurut dia, UNDP dan UNICEF memang memiliki mandat global dalam penanganan krisis kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.
Namun demikian, legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional, termasuk dalam situasi darurat bencana, harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat.
“Setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik,” kata Dave dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dave menekankan, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap pemulihan wilayah terdampak bencana, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Sumatra seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional, kata dia, akan menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan.
“Masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Seluruh upaya harus diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berjalan normal, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas bencana yang melanda kawasan Sumatra bagian utara dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Dave, sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar bantuan kemanusiaan dan kerja sama luar negeri tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
“Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengonfirmasi telah mengirimkan surat resmi kepada UNDP dan UNICEF terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan rekam jejak lembaga internasional dalam penanganan bencana besar, termasuk pengalaman pascatsunami Aceh pada 2004.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA. ***
