DCNews, Jakarta – Di tengah rentetan bencana alam yang melanda berbagai wilayah Indonesia, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan mitigasi bencana. Ia menilai Indonesia tak boleh lagi terjebak pada pola responsif, melainkan harus membangun sistem mitigasi yang kuat, terukur, dan berlandaskan sains.
Berbicara dalam Forum Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/12/2025), Yanuar menegaskan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai “rumah besar di atas cincin api” semestinya dihadapi dengan instrumen mitigasi yang matang dan berkelanjutan.
“Indonesia ini hidup di atas potensi kebencanaan yang luar biasa. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal,” ujarnya. Ia membandingkan bencana alam dengan perang, yang menurutnya masih dapat diprediksi dan dipersiapkan. “Sementara bencana bisa datang kapan saja. Maka pemerintah wajib mengantisipasi dengan kebijakan berbasis sains dan kesiapan teknis.”
Kritik atas Minimnya Implementasi Mitigasi
Yanuar mengungkapkan bahwa selama enam bulan berdiskusi intensif dengan BMKG, ia melihat peta kebencanaan nasional sebenarnya sudah tersedia. Namun, ia menilai implementasinya di lapangan kerap tak sesuai dengan urgensi yang dibutuhkan. Ia menyoroti bencana besar di Sumatera yang menelan ratusan korban jiwa.
“Jangan kemudian para pejabat publik memberikan pernyataan yang memicu amarah. Masa iya ratusan warga meninggal dianggap biasa saja? Empati itu penting,” katanya.
Ia menilai sejumlah pernyataan pejabat tidak mencerminkan kepekaan, bahkan melukai perasaan masyarakat yang tengah berduka.
Contoh Kasus: Longsor Majenang
Yanuar juga menceritakan pengalamannya saat meninjau longsor di Majenang. Meski mitigasi telah dilakukan dua minggu sebelumnya, skala longsor jauh melampaui estimasi.
“Longsor itu bergerak sampai dua kilometer dengan ketebalan lumpur tujuh meter di titik paling ujung. Banyak korban di rentang 500–1.500 meter yang tidak tersentuh,” paparnya.
Ia menilai kejadian itu menunjukkan keterbatasan kapasitas daerah dalam mempersiapkan mitigasi dan penanganan bencana berskala besar.
Dorongan Penetapan Bencana Nasional
Yanuar meminta pemerintah pusat berani mengalokasikan investasi besar untuk mitigasi, baik berupa teknologi monitoring, peralatan teknis, maupun penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Menurutnya, banyak kepala daerah akhirnya mendesak penetapan status bencana nasional karena keterbatasan anggaran daerah. “Supaya resolusi nasional bisa dibawa, rehabilitasi bisa cepat dilakukan,” ujarnya.
Pentingnya Komunikasi yang Menyejukkan
Selain aspek teknis, Yanuar menegaskan pentingnya komunikasi publik yang tepat dari pejabat negara. “Yang dibutuhkan itu kesejukan, bukan pernyataan yang mendiskon apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai mereka merasa tidak dianggap,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan untuk melakukan refleksi nasional. Terlepas dari status bencana yang akhirnya ditetapkan pemerintah, Yanuar berharap perhatian pusat tidak berhenti pada tahap respons, namun memastikan percepatan pemulihan di seluruh wilayah terdampak. ***
