DCNews, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan turun langsung ke kementerian dan lembaga untuk mengawasi penyerapan anggaran. Langkah tak lazim ini dinilai sebagai upaya proaktif untuk mempercepat realisasi belanja negara yang selama ini kerap tersendat di semester awal dan menumpuk menjelang akhir tahun.
Tradisi serapan lambat dianggap merugikan publik karena dana negara mengendap di rekening tanpa memberikan manfaat nyata. Kehadiran Menkeu di lapangan memberi sinyal bahwa keterlambatan tidak lagi bisa ditoleransi.
“Langkah Menkeu Purbaya turun langsung ke tiap kementerian adalah gebrakan positif. Dengan monitoring di lapangan, penyerapan anggaran bisa lebih disiplin, efektif, dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” kata konsultan keuangan Asep Dahlan, pendiri Dahlan Consultant, saat dimintai tanggapan, Minggu (21/9/2025).
Menurut Asep, strategi pengawasan langsung itu memiliki tiga implikasi besar. Pertama, memperkuat disiplin birokrasi sehingga perencanaan anggaran benar-benar terealisasi. Kedua, mengurangi inefisiensi akibat tumpang tindih aturan atau hambatan teknis yang kerap muncul di lapangan. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas publik karena masyarakat dapat melihat langsung kesungguhan pemerintah dalam mengelola APBN.
Pesan Politik-Fiskal
Lebih dari sekadar pengawasan teknis, gebrakan Purbaya mengirim pesan politik bahwa Kementerian Keuangan bukan hanya bendahara pasif, melainkan mitra aktif pembangunan. Dengan kehadiran Menkeu di lapangan, kementerian dan lembaga didorong melakukan koreksi internal lebih cepat.
Meski begitu, tantangan tetap besar. Kompleksitas birokrasi, pengadaan yang berbelit, serta keterbatasan kapasitas SDM masih menjadi hambatan. Namun, Asep menilai langkah ini dapat menjadi katalis perubahan menuju tata kelola fiskal yang lebih sehat.
Belajar dari Singapura
Sebagai perbandingan, Singapura mewajibkan setiap kementerian merinci penggunaan anggaran sejak awal tahun dengan target terukur, serta melakukan evaluasi berbasis capaian. Hasilnya, belanja negara lebih merata sepanjang tahun dan stabilitas ekonomi terjaga.
Indonesia, dengan birokrasi yang lebih kompleks, tidak bisa menyalin mentah-mentah model tersebut. Namun, arah kebijakan Purbaya—pengawasan langsung, disiplin anggaran, dan transparansi publik—dianggap sebagai pijakan penting.
Ujian Keberhasilan
Keberhasilan APBN, menurut Asep, bukan sekadar seberapa cepat anggaran terserap, melainkan seberapa besar dampak riil yang dirasakan rakyat: dari pembangunan infrastruktur desa hingga peningkatan layanan kesehatan.
“Jika tradisi pengawasan langsung ini konsisten dijalankan, potensi pemborosan bisa ditekan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal akan pulih,” ujarnya. ***
