Kabar Program Pemutihan Data Pinjol Hoaks, OJK Minta Masyarakat Waspada

Date:

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluruskan kabar yang beredar di media sosial terkait adanya program pemutihan data pinjaman online (pinjol). OJK menegaskan informasi tersebut hoaks dan sama sekali tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pengawas jasa keuangan.

Belakangan ini beredar pesan berantai yang mengatasnamakan OJK, menyebut adanya “pemutihan pinjol online” yang berlaku di seluruh Indonesia pada 1–30 September 2025. Informasi itu dipastikan palsu dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau kebijakan terkait pemutihan data pinjaman online. Kami mengimbau masyarakat agar selalu mengecek kebenaran setiap informasi yang mengatasnamakan OJK,” tulis OJK dalam keterangan resminya melalui akun Instagram @ojkindonesia.

Saluran Resmi Pengaduan OJK

OJK meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan pesan berantai, terutama yang menjanjikan penghapusan maupun keringanan pinjaman online. Untuk verifikasi informasi, OJK menyediakan layanan kontak resmi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Selain itu, OJK juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang kerap memanfaatkan isu pinjol. Upaya ini dilakukan untuk melindungi konsumen jasa keuangan sekaligus menjaga stabilitas industri keuangan nasional. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

UU Satu Data Indonesia: Jangan Biarkan Data Rakyat Menjadi Senjata Industri Pinjol

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants...

Status WhatsApp Debt Collector Berisi Kata-kata Kasar Berujung Laporan Pencemaran Nama Baik di Tegal

DCNews, Tegal – Unggahan status WhatsApp yang berisi rekaman...

Habiburokhman Singgung Watergate Indonesia saat Dorong RUU Penyadapan

DCNews, Jakarta - Praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...

UU Satu Data Indonesia Harus Hentikan Tumpang Tindih Data dan Lindungi Privasi Masyarakat

DCNews, Jakarta – Ketidakakuratan data pemerintah berpotensi membuat masyarakat...