DCNews, Jakarta — Langkah pemerintah dalam merespons polemik “beras oplosan” mendapat sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, memperingatkan agar pemerintah tidak gegabah menarik beras dari pasar, karena dapat berdampak serius pada stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.
“Penanganan terhadap kasus beras oplosan oleh Satgas Pangan sudah cukup. Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya. Tapi kalau beras yang sudah ada di pasar ditarik, itu bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan justru mendorong harga naik,” ujar Riyono dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (7/8/2025).
Ia menilai persoalan pangan adalah isu yang sangat sensitif, yang bila ditangani secara keliru bisa berimbas langsung ke kehidupan sehari-hari rakyat. Ia menegaskan, menarik beras dari peredaran tanpa pendekatan komunikasi yang tepat bisa memicu kepanikan publik dan memperburuk kondisi harga yang sudah tinggi.
“Beras yang disebut oplosan itu sebenarnya lebih tepat disebut ‘beras tidak sesuai mutu’. Istilah ‘oplosan’ terlalu menyudutkan dan menimbulkan stigma. Padahal dalam praktiknya, pencampuran beras sering dilakukan untuk menyesuaikan rasa, warna, kadar air, hingga kadar patahan sesuai permintaan konsumen. Masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara label dan isi,” jelasnya.
Riyono juga menyoroti harga gabah yang menurutnya sudah berada di tingkat menguntungkan petani, yakni sekitar Rp6.500 per kilogram. Namun, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan harga beras di pasaran yang masih melambung.
“Kalau petani sudah menjual gabah dengan harga bagus, seharusnya harga beras bisa lebih stabil. Tapi nyatanya, di daerah seperti Ngawi dan Ponorogo, saya temukan harga beras konsumsi masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Ini berat bagi masyarakat yang berpenghasilan harian Rp60.000 sampai Rp100.000,” ungkapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar beras yang tidak sesuai mutu tetap dibiarkan beredar dengan harga lebih rendah dan informasi yang transparan di pasar.
“Sekali lagi, jangan tarik berasnya. Turunkan harganya dan beri informasi terbuka agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir pasokan menipis dan harga melonjak lagi,” tegas Riyono. ***
