DCNews, Jakarta — Tragedi meninggalnya seorang anggota Brimob saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau memantik perhatian serius parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) penanganan karhutla harus dijalankan dengan ketat, terutama dalam menjamin keselamatan para petugas di lapangan.
“Memadamkan api memang penting. Tapi keselamatan jiwa petugas dan masyarakat adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (7/8/2025).
Pernyataan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I itu merespons insiden meninggalnya Ipda Donald Junus Halomoan, perwira Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau. Almarhum yang ditugaskan dalam penanganan karhutla di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, ditemukan tak bernyawa pada Minggu, 4 Agustus 2025.
Menurut laporan di lapangan, Ipda Donald sempat memimpin apel konsolidasi usai melakukan pemadaman api. Ia kemudian kembali ke mess di aula Kantor Camat Simpang Kanan.
Malam harinya, rekan-rekan korban masih melihatnya makan malam dan beristirahat seperti biasa. Namun keesokan paginya, saat hendak dibangunkan untuk sarapan, ia sudah tidak memberikan respons. Pemeriksaan medis menyatakan korban meninggal sekitar pukul 08.00 WIB.
“Kami, atas nama pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI, menyampaikan belasungkawa mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” ucap Alex.
Lebih jauh, ia mendesak agar seluruh institusi yang menugaskan personel untuk menangani karhutla—baik Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, maupun relawan—memastikan kondisi kesehatan petugas sebelum dan sesudah bertugas.
“Personel yang sudah berjibaku di berbagai titik karhutla selayaknya mendapat pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan begitu, risiko kehilangan nyawa dalam tugas dapat diminimalisir,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla bukan hanya soal teknis pemadaman, tapi juga menyangkut nyawa para petugas yang berada di garda terdepan. Pemerintah diharapkan. ***
