DCNews, Jakarta — Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar, akademisi hubungan internasional Philips J. Vermonte menyerukan perlunya transformasi diplomasi Indonesia dari sekadar aktivitas menjadi praktik yang dilandasi pemikiran strategis. Philips menegaskan bahwa diplomasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah kunjungan atau forum yang dihadiri.
“Buku ini bukan sekadar laporan kegiatan. Ia memuat gagasan. Dan itu penting,” ujar Philips di hadapan peserta diskusi dan peluncuran buku berjudul “New World, New Perspective, New Approach”, yang disusun Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan perwakilan dari Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips menilai dunia yang terus berubah menuntut refleksi lebih dalam terhadap makna hubungan internasional.
“Kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya: sebenarnya apa makna semua hubungan internasional yang kita jalankan ini?” katanya seraya menyebut pendekatan Indonesia terhadap diplomasi kerap terlalu birokratis dan kehilangan kedalaman intelektual.
Philips menyinggung para negarawan dan diplomat masa lalu yang tidak hanya bertindak, tapi juga menulis dan berpikir, menjadikan kebijakan luar negeri sebagai produk refleksi, bukan sekadar reaksi.
Menarik pelajaran dari sejarah, ia mengangkat contoh pemimpin Jerman pasca-Nazi yang berhasil memulihkan negaranya melalui diplomasi damai dan integrasi regional. Ia juga mengutip pemikir muslim klasik, Ibnu Khaldun, yang menekankan keruntuhan peradaban bisa datang dari dalam ataupun oleh kekuatan luar yang lebih kuat.
“Politik luar negeri tanpa visi itu kosong. Dan buku ini menyampaikan dengan cukup efektif bahwa semua harus dimulai dari ide,” ujarnya lagi.
Philips juga mempertanyakan apakah dunia benar-benar memasuki tatanan baru, atau hanya mengulang pola sejarah lama. Ia merujuk pemikiran Azar Gat, sejarawan dari Cambridge, yang menunjukkan bahwa dunia multipolar bukan hal baru, dan pernah melahirkan stabilitas.
Dalam konteks Indonesia, ia memuji diplomasi parlementer yang dijalankan BKSAP sebagai kanal alternatif yang penting untuk memperkuat jejaring internasional, terutama antar provinsi dan negara bagian. “Diplomasi bukan milik eksekutif semata. Parlemen juga punya peran penting,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Philips mengingatkan pentingnya menjaga independensi kebijakan luar negeri Indonesia. Ia mengutip pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto: “Kita menjalin hubungan dengan siapa pun yang membantu kepentingan nasional.” ***
