DCNews, Jakarta — Di tengah pesatnya transformasi digital sektor keuangan nasional, ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, dan investasi bodong masih membayangi masyarakat. Kemudahan akses layanan keuangan berbasis teknologi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan justru kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital untuk menjerat korban.
Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan teknologi informasi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna menekan maraknya aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.
Menurut Fauzi, perkembangan teknologi telah membawa kemajuan signifikan bagi industri jasa keuangan Indonesia. Kemampuan sistem perbankan dalam mengelola transaksi bernilai besar dan semakin terintegrasinya layanan digital menjadi bukti meningkatnya kapasitas sektor keuangan nasional.
“Transformasi digital sektor keuangan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Salah satunya tercermin dari kemampuan sistem perbankan dalam mengelola transaksi bernilai besar dengan dukungan teknologi yang semakin andal,” kata Fauzi dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Ia menilai kemudahan akses layanan digital serta integrasi data nasabah telah menjadi indikator penting kemajuan industri jasa keuangan. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen.
Menurut Fauzi, kemajuan teknologi tidak boleh membuka ruang bagi tumbuhnya berbagai praktik keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kemajuan teknologi harus dibarengi penguatan perlindungan konsumen. Jangan sampai masyarakat yang semakin mudah mengakses layanan keuangan justru menjadi korban pinjaman online ilegal atau investasi bodong,” ujarnya.
Fauzi mengungkapkan, berdasarkan masukan yang diterima dari OJK, upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal perlu dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni peningkatan literasi keuangan, perluasan inklusi keuangan, dan penguatan sistem teknologi informasi.
Ia menegaskan ketiga aspek tersebut harus berjalan secara bersamaan agar pengawasan sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
“Literasi, inklusi, dan penguatan IT harus berjalan bersamaan. Ini menjadi rekomendasi penting yang perlu terus didorong agar OJK semakin efektif melakukan pengawasan dan penindakan,” katanya.
Sebagai mitra kerja OJK, Komisi XI DPR RI, lanjut Fauzi, akan terus mendukung penguatan kapasitas digital lembaga pengawas sektor keuangan tersebut. Pemanfaatan teknologi yang lebih maju diyakini dapat mempercepat deteksi dini terhadap berbagai aktivitas ilegal yang kini banyak beroperasi melalui platform digital.
“Kami berharap OJK semakin kuat dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan penutupan dan penindakan terhadap pinjol ilegal, judi online, maupun investasi bodong yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Fauzi menambahkan bahwa perlindungan konsumen di era digital harus menjadi salah satu prioritas nasional. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah dan regulator perlu memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai risiko layanan keuangan digital agar potensi kerugian akibat praktik ilegal dapat ditekan.
“Kami ingin masyarakat semakin cerdas dan aman dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah,” pungkas Fauzi. ***
