DCNews, Bandung — Di tengah pesatnya penetrasi internet dan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), menyoroti munculnya fenomena doom spending, yakni perilaku konsumtif dikalangan yang dilakukan untuk meredakan kecemasan atau tekanan psikologis melalui aktivitas belanja. Tren ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena didukung oleh kemudahan akses layanan paylater dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi mendorong masyarakat terjebak dalam utang konsumtif.
Fenomena tersebut menjadi salah satu tantangan baru di era transformasi digital. Kemudahan bertransaksi secara daring tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin meluas hingga ke wilayah pedesaan.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Bayu Rakhmana, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026) mengungkapkan bahwa tingkat penggunaan teknologi digital di Jawa Barat terus meningkat.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 70,58 persen penduduk Jawa Barat atau sekitar 35,5 juta jiwa telah memiliki telepon seluler pada 2024. Sementara itu, tingkat penetrasi internet pada 2025 mencapai 86 persen.
Namun, tingginya akses terhadap teknologi digital tidak selalu membawa dampak positif. Menurut Bayu, sejumlah persoalan seperti pinjaman online ilegal, judi online, hingga budaya konsumtif kini tidak lagi terkonsentrasi di kota-kota besar, melainkan telah menjangkau masyarakat di tingkat desa.
Ia mencontohkan meningkatnya aktivitas belanja daring yang turut memunculkan persoalan lingkungan berupa lonjakan volume sampah kemasan.
“Kalau saat ini juga di Jawa Barat terjadi permasalahan sampah, ini juga akibat dari banyaknya belanja online. Dulu mungkin sampah hanya di perkotaan, sekarang sampai ke level desa,” kata Bayu.
Ia juga menyoroti maraknya penggunaan layanan paylater dan pinjaman online yang dinilai dapat menciptakan kondisi keuangan yang tidak sehat. Menurutnya, sebagian masyarakat cenderung menggunakan pendapatan yang belum diperoleh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saat ini.
“Pendapatan yang mungkin nanti akan kita dapatkan di kemudian hari, tapi kita habiskan di hari ini. Bahkan mungkin beberapa yang tidak punya pendapatan, justru memiliki utang yang menumpuk sehingga seolah-olah ekonomi kita tergadaikan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Bayu, dapat memicu berbagai persoalan sosial yang lebih luas. Tekanan akibat utang pinjaman online tidak jarang berujung pada konflik keluarga, gangguan kesehatan mental, hingga kasus-kasus tragis yang pernah terjadi di sejumlah daerah.
Karena itu, Bayu mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk meningkatkan literasi keuangan dan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Ia menegaskan bahwa kemudahan akses pembiayaan tidak boleh menjadi alasan untuk berperilaku konsumtif tanpa perencanaan yang matang.
“Saya mengajak kepada seluruh peserta, khususnya para mahasiswa dan pelajar, menjadikan seminar ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memperkuat kesadaran dalam mengelola keuangan secara sehat. Jangan mudah tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online dan jangan terjebak dalam budaya konsumtif yang berlebihan,” tegasnya.
Pemerintah daerah berharap meningkatnya literasi digital dan literasi keuangan dapat menjadi benteng bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko di era digital, sekaligus mendorong terciptanya perilaku konsumsi yang lebih sehat dan produktif. ***
