DCNews, Malang— Di tengah pesatnya penetrasi layanan keuangan digital, mahasiswa—yang dikenal sebagai generasi paling akrab dengan teknologi—justru menghadapi risiko baru: terjerat pinjaman online ilegal, gaya hidup impulsif, hingga minimnya pemahaman pengelolaan keuangan. Fenomena ini menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan literasi finansial di kalangan anak muda.
Ratusan mahasiswa memadati Aula Graha Wiyata Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, Selasa kemarin (15/4/2026), dalam sebuah forum edukasi keuangan yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kegiatan ini menyoroti paradoks generasi digital: mudah mengakses layanan keuangan, tetapi belum tentu memahami risikonya.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen. Namun, literasi keuangan baru berada di angka 66,46 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman memadai.
Kepala Kantor Perwakilan II LPS, Bambang S. Hidayat, mengatakan mahasiswa menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal. Menurutnya, kemudahan akses seringkali tidak diimbangi kemampuan mengenali legalitas produk keuangan.
“Banyak yang mahir menggunakan aplikasi, tetapi belum tentu memahami mana layanan yang legal dan ilegal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa modus kejahatan finansial kini semakin kompleks. Salah satunya, praktik judi online yang kerap menyamar sebagai permainan digital.
“Modusnya semakin halus, bahkan bisa menyaru sebagai game online. Ini yang harus diwaspadai,” kata Bambang.
Senada, Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menyoroti perilaku konsumtif mahasiswa yang dipicu fenomena fear of missing out (FOMO). Ia menyebut kecenderungan mengikuti tren tanpa perencanaan keuangan menjadi pemicu meningkatnya penggunaan paylater dan pinjaman online.
“Jangan sampai mudah meminjam, tetapi kesulitan membayar. Ini yang sering terjadi,” ujarnya.
Farid menambahkan, riwayat pinjaman seseorang akan tercatat dalam sistem keuangan dan dapat memengaruhi peluang di masa depan, termasuk saat melamar pekerjaan atau mengakses kredit formal.
Di sisi lain, minimnya literasi keuangan juga berdampak pada cara masyarakat menyimpan dana. Masih banyak yang memilih menyimpan uang secara konvensional di rumah, yang berisiko hilang akibat pencurian atau bencana.
“Padahal, lembaga keuangan menyediakan sistem yang lebih aman dan terjamin,” kata Farid.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, menegaskan bahwa digitalisasi keuangan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Namun, ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif, bukan sekadar konsumtif.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tapi harus digunakan untuk hal produktif seperti mendukung usaha atau transaksi yang efisien,” ujarnya.
Menurutnya, generasi muda perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari penggunaan utang untuk konsumsi yang tidak mendesak.
Dalam forum tersebut, sejumlah mahasiswa mengaku mulai menyadari risiko penggunaan layanan keuangan digital tanpa perencanaan matang. Andini (20), salah satu peserta, mengatakan banyak rekannya menggunakan paylater untuk memenuhi gaya hidup.
“Banyak yang pakai untuk belanja, padahal belum tentu mampu membayar. Saya jadi lebih hati-hati setelah ikut kegiatan ini,” ujarnya.
Edukasi yang diberikan dalam forum tersebut menekankan bahwa literasi keuangan bukan sekadar kemampuan menabung atau meminjam, tetapi mencakup pengelolaan keuangan secara menyeluruh—mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan yang bijak.
Pesan utamanya jelas: di era serba digital, kecerdasan finansial menjadi kunci agar kemudahan teknologi tidak berubah menjadi jebakan yang merugikan. ***
