DCNews, Jakarta — Dugaan praktik penagihan agresif oleh oknum debt collector di Semarang membuka kembali sisi gelap industri pinjaman online yang selama ini berada di bawah pengawasan regulator. Di tengah tekanan publik yang kian meningkat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), memicu pertanyaan besar soal efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara fintech.
Kasus ini mencuat setelah laporan dugaan tindakan intimidatif oleh penagih utang viral dan memicu keresahan warga. OJK pun bergerak dengan meminta klarifikasi langsung dari Indosaku dan AFPI, sekaligus membuka kemungkinan adanya pelanggaran sistemik dalam mekanisme penagihan.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menegaskan bahwa regulator tidak akan mentolerir praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika.
“Menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang,” ujar Agus dalam pernyataan resmi, Selasa (28/4/2026).
Namun, pemanggilan ini juga menyoroti persoalan yang lebih dalam: sejauh mana penyelenggara pinjol benar-benar mengendalikan pihak ketiga yang mereka tunjuk. OJK menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan struktural, bukan sekadar ulah individu di lapangan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, OJK membuka opsi sanksi tegas, mulai dari administratif hingga tindakan pengawasan lanjutan yang dapat berdampak pada operasional perusahaan.
Di sisi lain, AFPI bersama Komite Etik diminta melakukan investigasi internal dan menjatuhkan sanksi, termasuk blacklist terhadap perusahaan jasa penagihan yang terlibat. Langkah ini menjadi ujian bagi asosiasi dalam menegakkan disiplin di antara anggotanya sendiri.
OJK juga mendesak Indosaku melakukan audit menyeluruh terhadap sistem penagihan, termasuk relasi dengan pihak ketiga. Desakan ini mempertegas bahwa praktik alih daya (outsourcing) penagihan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Regulator menegaskan, seluruh pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan mitra atau vendor yang mereka gunakan. Dalam konteks ini, praktik penagihan yang intimidatif—mulai dari ancaman, tekanan psikologis, hingga tindakan mempermalukan—dinyatakan sebagai pelanggaran serius.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara eksplisit melarang metode penagihan yang merendahkan martabat atau menimbulkan dampak sosial negatif.
Kasus ini kembali menempatkan industri fintech lending dalam sorotan: antara kebutuhan ekspansi bisnis yang cepat dan kewajiban menjaga etika serta perlindungan konsumen. Dengan meningkatnya laporan pelanggaran, tekanan terhadap regulator untuk bertindak lebih keras pun semakin besar.
Agus menegaskan OJK akan berkoordinasi dengan aparat dan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara transparan dan memberikan efek jera. Namun, publik kini menanti lebih dari sekadar pernyataan—yakni langkah konkret yang mampu menghentikan praktik penagihan yang melampaui batas. ***
